Journalnusantara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis kampanye ‘Hajar Serangan Fajar,’ seruan untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (14/07/2023).
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa seperti namanya, pesta demokrasi adalah hajatan milik semua rakyat.
“Melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” kata Firli dilansir dari media sosial KPK.
Firli menjelaskan Parpol seyogianya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh.
"PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop," ungkap Dia.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana berujar kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ adalah pengejawantahan dari hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu.
“Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas,” jelasnya.
Ia menyatakan, hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72% pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82% penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.
"Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang," beber Dia.
Ia menambahkan, hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7% diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar.
"Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat," terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan kali ini Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, dan perwakilan Pimpinan seluruh Parpol peserta Pemilu 2024.