Journalnusantara.com, Jakarta - Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana hadir dalam kegiatan Anticorruption Coalition for Transparancy (ACT).
Kegiatan ini digagas oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Civil Society Organization (CSO) dari regional ASEAN di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/03/2023).
Audiensi dihadiri oleh perwakilan Direktorat Bidang Informasi & Data KPK, Direktorat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, International Foundation for Electoral Systems (IFES).
Baca Juga: Jadi Sorotan Publik, KPK Panggil Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Lalu Indonesia Corruption Watch, serta Civil Society Organization (CSO) dari 6 regional ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Vietnam.
Transparansi yang dilakukan KPK adalah bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN).
Hal ini dapat diakses oleh publik di situs www.elhkpn.kpk.go.id. Publik bisa langsung memantau dan ikut mengawasi LHKPN yang sudah dilaporkan.
Topik e-LHKPN menarik perhatian delegasi CSO Vietnam, Ling. Ling sepakat bahwa transparansi digital harus dekat dengan masyarakat.
Namun ia ingin mengetahui lebih jauh apakah e-LHKPN ini benar-benar berguna untuk masyarakat & seberapa mudah mengakses situs e-LHKPN.
"Masyarakat bisa mengecek harta kekayaan pejabat sebelum, saat, dan setelah menjabat," ucapnya dilansir akun KPK.
Melalui eLHKPN dapat dilihat kenaikan maupun penurunan harta yang dilaporkan.
Baca Juga: KPK Periksa Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo
Jika bisa melaporkan laporan harta yang tidak sesuai dengan menunjukkan bukti pendukung.
Terhitung Januari 2023 hingga saat ini, situs e-LHKPN sudah diakses sebanyak 726.000 kali.