"MKKS kan membina kompetensi Kepala Sekolah, lamun Kepala sekolahna bodo nu rugi saha, kaitan itu kan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, ada memang didalamnya itu ada pelatihan untuk guru, ada pelatihan untuk Kepala sekolah," ujar Tapip.
Selanjutnya ketika ditanya berapa iuran per SMA/SMK untuk MKKS, Tapip tidak menjawab, diakuinya bahwa hal itu rahasia.
"MKKS itu sebagai Organisasi butuh biaya operasional, pembiayaannya diserahkan kepada kemampuan managerial masing-masing Kepala Sekolah, saya mengeluarkan iuran MKKS, carana kumaha, pinter-pinter Kepala Sekolah atuh, tong jadi Kepala Sekolah atuh teu bisa ngabiayaan organisasi mah," papar Tapip.
Baca Juga: Genjot IPM, Kordik Kecamatan Cianjur Gelar Pentas Kreasi Siswa SD Tahun 2023
Ketika ditanya berapa penerimaan Sekolah dari sumbangan siswa untuk tahun kemarin, dengan nada tinggi Tapip menjawab bahwa itu masalah dapurnya.
"Ente naon make jeung tatanya kitu, sebagai atasan?, wartawan mah nggak berhak bertanya begitu, jangan ke situ, berapa mah itu dapur saya atuh, yang berhak nanya begitu atasan saya, kecuali kalau saya diperiksa oleh yang berwenang," bentak Tapip.
"Kalau pun orang tua siswa yang nanya, tanya melalui komite, diterimanya juga oleh komite, kita hanya mitra," sambungnya.
Baca Juga: KPK dan BI Jalin Kerjasama, Buru Pelaku Kasus Korupsi
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya menegaskan tak boleh ada pungutan apapun. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara. Jikapun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
"Jika ada praktik keliru di sekolah-sekolah menengah negeri, segera dilapori kepada kami atau @disdikjabar," jelasnya.**