JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi adanya laporan resmi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop gratifikasi oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.
Laporan tersebut dilayangkan ke lembaga antirasuah tak lama sebelum sang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan. Menurut keterangan otoritas terkait, tindak lanjut atas aduan ini masih menunggu proses penelaahan lebih mendalam oleh tim kedeputian terkait.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Menteri Kehutanan menyampaikan berkas penolakan gratifikasi tersebut pada hari Jumat siang.
Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK, tutur Budi kepada awak media.
Pihak komisi nantinya akan memberikan keputusan final mengenai kelayakan laporan tersebut untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan lanjutan.
Di sisi lain, Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa dirinya sempat menerima kunjungan kedinasan dari Suhardiman di kantor kementerian dalam sebuah forum terbuka yang terdokumentasi lengkap.
Pasca-pertemuan selesai, sebuah amplop misterius berselimut map kedapatan tertinggal di ruang kerja sang menteri.
Menyadari hal tersebut, ia segera memerintahkan staf pengawalnya untuk memulangkan kembali paket itu kepada sang bupati di markas kepolisian resor setempat dengan menyertakan bukti serah terima resmi.
Pengembalian barang tersebut dilakukan sekitar dua pekan sebelum operasi senyap komisi antikorupsi dilancarkan di wilayah Riau.
Penyelidikan independen oleh KPK sendiri awalnya membidik perkara suap mutasi jabatan, namun kemudian berkembang pada penemuan dugaan rasuah baru terkait rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Dana pelicin untuk memuluskan izin birokrasi di kementerian diduga kuat bersumber dari pemotongan hak usaha para petani di koperasi unit desa setempat.
Peluang pemeriksaan terhadap pucuk pimpinan Kementerian Kehutanan kini terbuka lebar guna melengkapi berkas perkara dan memperjelas substansi pertemuan di ruang menteri.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menerangkan bahwa pemanggilan saksi-saksi kunci akan sangat bergantung pada kebutuhan tim penyidik di lapangan untuk memperkuat konstruksi pasal.