Oleh: Agung Wibawanto
Muncul pula program-program yang tidak terdengar saat kampanye tapi kini menjadi program utama yang banyak menyedot anggaran negara. Tercatat lagi kas negara alami defisit. Perusahaan BUMN amburadul banyak terlibat skandal korupsi dan bangkrut. Muncul ide pembentukan sebuah big holding Danantara, dilanjut koperasi desa dan sekolah rakyat.
IKN dan hilirisasi terbengkalai. Raja Ampat dieksploitasi kemudian 4 pulau dipindah kepemilikan dari Aceh ke Sumut. PHK terjadi di mana-mana semakin masif, otomatis pengangguran meningkat. Janji 19 juta lapangan kerja hanya impian di tengah rakyat rebutan mencari pekerjaan. Rupiah anjlok. Hal ini memicu publik bikin hastag #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu sebagai bentuk protes "lembut" kepada pemerintah.
Alih-alih mau menerima kritikan, respon dari pejabat istana justru banyak menyakiti hati rakyat. Gus Miftah pernah menyebut penjual minuman dengan kata "Goblok". Deddy Corbuzier ancam anak-anak yang tidak suka MBG dan menyebutnya "Pea". LBP semprot balik wartawan dengan mengatakan, "Kau yang gelap!" Wamenaker bilang, "Pergi saja tidak usah kembali."
Gaya komunikasi pejabat kepada publik setidaknya bisa dijaga dengan lebih baik, meski kinerja belum baik. Semua itu menyakiti hati dan perasaan rakyat, dan waktu itu hanya bisa diam dipendam. Paling akhir, terkait dengan pajak. Warga daerah protes keras karena PBB naik gila2an. Penyebabnya diduga karena pemotongan anggaran dari pusat dampak efisiensi.
Efisiensi yang diterapkan dinilai publik jauh dari tujuannya. Anggaran untuk rakyat banyak dipotong, sementara istana terus mengeluarkan banyak anggaran untuk operasional pejabatnya yang memang gemuk. Sebenarnya hal ini sudah sempat diingatkan melalui aksi massa di Pati. Bagaimana rakyat menolak kebijakan hingga akhirnya bupati tidak bisa berbuat apa-apa selain memenuhi tuntutan rakyat.
Rasa marah yang awalnya hanya dirasakan per individu namun lambat laun bergumpal menjadi komunal dan wujudnya bukan hanya rasa marah melainkan sudah kemarahan. Puncaknya, kemarahan tersebut muncul karena publik mengetahui adanya tunjangan kepada anggota DPR yang dinilai publik tidak wajar ditengah kesulitan rakyat saat ini.
Kembali, bukan rasa empati kepada penderitaan rakyat, pejabat Senayan justru menunjukkan respon dengan joget, seolah meremehkan bahkan menantang rakyat. Mahasiswa dan elemen rakyat lainnya turun jalan menuntut dihapuskan tunjangan perumahan anggota DPR (25/8). Anggita dewan tidak ada yang berani menemui peserta aksi. Bahkan pagar gedung ditutup rapat dan dihalangi barier beton dikawal polisi.
Mengapa rakyat tidak diperkenankan masuk ke gedung DPR dan menemui wakil-wakil mereka? Publik mencatat semua kesombongan dan pelecehan yang diberikan pejabat (baik istana maupun Senayan) kepada mereka. Kemarahan itupun berubah menjadi muntap ketika bertemu dengan aparat yang menyakiti mereka secara fisik. Ingat dengan film Hulk? Mungkin seperti itu proses kimiawi dalam tubuh para demonstran.
Rasa marah yang tertahan secara kumulatif meledak ketika ia disakiti secara fisik. Kesadaran politik pun kini mulai pulih. Dulu mereka yang sempat memilih Pragib kini banyak yang menyesal. Namun begitu, polarisasi tetap terjadi bagi pendukung Prabowo yang setia ingin pertahankan kedudukan Prabowo, lalu menuduh Jokowi ingin lengserkan Prabowo agar Gibran naik jadi presiden.
Sebaliknya pendukung setia Jokowi yang dulu ikut arahan untuk memilih Prabowo, kini justru menyerang habis karena Prabowo dianggap menghianati Jokowi. Sementara pada kebanyakan, massa demo adalah rakyat biasa tanpa kepentingan dukung-mendukung tokoh politik. Mereka hanya ingin hidup mereka sejahtera dan melawan segala bentuk ketidakadilan.
Publik juga sangat tidak suka kepada pejabat yang sudah dibayar oleh rakyat gajinya, tunjangannya, bahkan pajak penghasilannya, masih pula sombong dan mengejek rakyat, dengan sebutan tolol sedunia lah, ndas mu, dll. Kini kemarahan itu tidak per individu melainkan sudah komunal. Perilaku aparat polisi yang melindas ojol pendemo juga menjadi salah satu pemicu kemarahan rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat sudah tidak ada takutnya. Semakin mereka ditekan maka akan semakin melawan. Satu-satunya cara ya dengan mengakomodir tuntutan rakyat, tarik mundur aparat lalu ajak dialog oleh pejabat, yang sebelumnya harus mengaku salah dan meminta maaf dulu. Contoh saja Sudewo bupati Pati yang bisa meredam. Namun jika ditantang terlebih dengan arogan, rakyat semakin melawan.