Bukan Pancasila, tapi Pragmatisme yang telah hadir sebagai ideologi baru bagi partai-partai di Indonesia.
Itulah yang kita saksikan dengan memperhatikan pola koalisi partai dalam pencalonan Pilkada tahun 2024.
Partai-partai melakukan rekrutmen kepemimpinan Kepala Daerah, semata dengan pertimbangan pragmatis, berdasarkan opportunitas untuk memenangkan kontestasi.
Tidak ada lagi yang namanya partai kader, asal memiliki peluang menang kader partai atau bukan kader partai semua bisa dicalonkan.
PDIP misalnya, merekrut Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, kader dari Partai Golkar, demikian pula di Lampung.
PKS yang jadi pemenang Pemilu di Jakarta, mengusung Ridwan Kamil, Kader Golkar untuk Calon Gubernur dan hanya memposisikan Kadernya sebagai Cawagub, padahal bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi.
Gerindra juga demikian, bisa mengusung sendiri kadernya di Jakarta, tanpa koalisi, namun abstain memajukan kadernya, dan hanya mendukung kader Golkar dan Kader PKS.
Melihat fenomena politik demikian, maka sudah saatnya pemetaan politik berdasarkan ideologi agama, maupun ideologi politik di Indonesia sudah tidak relevan digunakan.
Tidak ada lagi yang namanya partai berciri agama, atau partai berciri nasionalis-sekuler. Yang ada hanya partai politik, tanpa jenis kelamin ideologi tertentu.
Perubahan cara pandang politik "baru" itu meyakinkan kita bahwa satu-satunya ideologi partai di Indonesia saat ini hanya pragmatisme.
Pergeseran ideologi itu menunjukkan kemenangan materialisme atas idealisme.
Ada sisi positifnya yakni agama tidak lagi menjadi objek untuk dipolitisasi dalam kontestasi politik. Di lain pihak, uang menjadi kekuatan dominan satu-satunya untuk memenangkan kontestasi.
Money politics akan menjadi-jadi, peran para cukong politik semakin strategis dalam mempengaruhi para elit parpol di masa-masa mendatang.
Oligarki ekonomi menunjukkan hegemoninya yang makin besar, kuat dan dominan dalam mengatur masa depan kehidupan politik nasional.