JournalNusantara.com - Penentuan nasib tenaga honorer oleh pemerintah memang belum tuntas. Munculnya kabar akan ditiadakannya tenaga honorer tahun 2023 oleh pemerintah ini membuat cemas banyak kalangan. Hal ini berdasarkan infromasi bahwa pemerintah akan melakukan penghapusan honorer secara keseluruhan.
Jelas ini dirasa sangat merugikan banyak pegawai Non ASN atau Tenaga Honorer 2023. Mereka sudah mengabdi ada yang sudah puluhan tahun dan bekerja maksimal melayani pimpinan dan rakyat. Harusnya para non-ASN ini diangkat langsung tanpa tes bukan malah dihapuskan.
Baca Juga: Keren...THR dan Gaji 13 Tahun Ini Ada Penambahan, Bonus Jutaan Sudah Disiapkan
Karenanya sangtlah wajar bila para pegawai menolak secara keras bila opsi penghapusan tersebut dijalankan. Namun meski begitu, para pegawai Non ASN tidak perlu panik, karena pemerintah Jokowi berupaya untuk mengagalkan rencana tersebut.
Sejalan dengan pernyataan Menpan RB Azwar Anas, dimana ia mengatakan akan mengupayakan tidak ada pemberhentian. Bahkan berdasarkan informasi yang beredar, Azwar Anas telah menyebut tidak akan menjalankan opsi tersebut.
HAl ini dipahami karena peran Tenaga Honorer yang begitu berarti bagi pemerintah, khususnya dalam membantu optimalisasi pelayanan publik.
Baca Juga: Piala Dunia Batal di Indonesia, Erick Thohir: Saya Sudah Berjuang Maksimal
Baru-baru ini pemerintah telah melaksanakan rapat untuk membahas nasib Tenaga Honorer kedepan. Belum ada yang tahu apakah pemerintah akan mengangkat honorer secara keseluruhan, ataupun sebaliknya.
MEskipun begitu, intinya pemerintah akan mengupayakan agar tidak terjadi dua hal. Mengupayakan agar tidak ada pemberhentian, serta opsi yang dijalankan nanti tidak terlalu menambah beban anggaran secara signifikan.
Karenanya tidaklah heran bila kebijakan tersebut masih belum bisa terealisasikan. Disisi lain pemerintah ingin mengangkat honorer secara keseluruhan. Namun disisi lain terbebani dari anggaran negara yang tidak memungkinkan.
Baca Juga: Piala Dunia U-20 Batal, Ganjar Lindungi Jokowi Dari Skenario Brutal
Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan alias sedang mengodok opsi yang nantinya dijalankan. Sejalan dengan pernyataan Menpan RB yang beberapa waktu lalu telah mengadakan pertemuan dengan beberapa Lembaga.
Mulai dari DPR, DPD, Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Apkasi, APPSI BKN dan beberapa perwakilan pegawai Non ASN. Diantara opsi yang ditawarkan dan dibahas, Menpan RB setidaknya membocorkan opsi-opsi sebagai mana berikut.
Baca Juga: Sedih, Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia
Artikel Terkait
Piala Dunia U-20, Presiden Jokowi: Keikutsertaan Israel Tidak Berpengaruh pada Dukungan RI Terhadap Palestina
Berkah Ramadan, Polri Bakal Sediakan Mudik Gratis
Memaknai Keberkahan Ramadan - 07
Tahap Awal, Kemenag RI Siapkan Rp73 Miliar Tunjangan Khusus 9.043 Guru Madrasah Daerah 3T
Kisah Perjuangan Farhana Nariswari Jadi Puteri Indonesia Jawa Barat 2023
RI Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023, Pengamat Sepakbola Minta Pihak Pembuat Gaduh Bertanggungjawab
Sedih, Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia
Piala Dunia U-20 Batal, Ganjar Lindungi Jokowi Dari Skenario Brutal
Piala Dunia Batal di Indonesia, Erick Thohir: Saya Sudah Berjuang Maksimal
Keren...THR dan Gaji 13 Tahun Ini Ada Penambahan, Bonus Jutaan Sudah Disiapkan