JournalNusantara.com - Tim Advokasi Kemanusiaan Manjur (TAKM) telah membuka Posko Pengaduan Terpadu bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Posko ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan validitas pengaduan warga terdampak.
Tim TAKM juga bertugas memastikan kevaliditasan pengaduan dengan melakukan cross check langsung ke lokasi pengadu, keseluruhan proses uji validitas pengaduan ini terangkum dalam dokumentasi audio visual dan dokumen administrasi.
Baca Juga: Sungguh Ironi Apabila Program PKBM Paket A,B, dan C menjadi Ujung tombak peningkatan IPM di Cianjur
Ketua TAKM Yana Nurzaman mengungkapkan bahwa sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, tercatat 760 lebih pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan, pengaduan-pengaduan ini kemudian tim rangkum menjadi 9 jenis pengaduan.
"Periode 10 Juni - 17 Juli 2023, posko menerima 760 pengaduan yang dirangkum menjadi 9 jenis pengaduan seperti warga di tenda sakit, administrasi kependudukan, pendaftaran baru calon penerima hak." Ujar Yana dalam keterangan tertulis di kutip Kamis (20/7/2023).
"Sementara untuk 6 jenis pengaduan warga lainnya, tim telah melakukan koordinasi dengan pemangku dan pelaksana kebijakan YAITU PPK DSP, Satgas Perbantuan TNI, Disperkim, Dinas PUTR dan Bank Mandiri." Tuturnya.
Baca Juga: Bocah 9 Tahun Penderita Tumor Asal Sukanagara Cianjur Menghembuskan Nafas Terakhir di RSUD Sayang
Yana menambahkan dari keseluruhan pengaduan yang masuk, tim juga ingin menyampaikan rekomendasi kepada pemangku dan pelaksana kebijakan, serta memohon agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah progresif, strategis dan prioritas agar arah proses percepatan penanganan pasca bencana ini tetap on the track, sehingga bisa menutup sekecil mungkin celah terjadinya berbagai pelanggaran hukum, terutama pungutan liar dan pemotongan illegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak berprikemanusiaan.
Baca Juga: Waw, PPATK Sebut Ada Penarikan Sampai Ratusan Milyar dan Bantah Blokir Semua Rekening Al-Zaytun
"Tim TAKM menegaskan bahwa segala gerak dan langkan tim tidak terkait dengan agenda dan kekuatan kelompok politik manapun, bekerja secara mandiri, dengan biaya yang mandiri pula. Semuanya kami lakukan semata-mata untuk menjaga dan mengawal agar hak-hak korban terdampak gempa dipenuhi sesegera mungkin. Mendorong Pemerintah Kabupaten dan Satgas Perbantuan TNI untuk tidak abai dengan segala permasalahan yang ada dilapangan, serta hindari segala bentuk ego sectoral, bangun sinergitas bersama demi terjaganya arah dan Marwah proses percepatan penanganan pasca bencana alam ini." Pungkas Yana.***