JOURNALNUSANTARA.COM, BANDUNG – Kebijakan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bergulir saat ini kembali menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa.
Langkah pemerintah dalam mengatur harga dan distribusi BBM dinilai kian menjauh dari napas Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru membebani masyarakat kecil.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat, Wildan Sanjaya Musyadad, menegaskan bahwa potret kebijakan BBM hari ini mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap kelas pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat prasejahtera yang paling terdampak langsung oleh fluktuasi harga energi.
"BBM itu bukan sekadar komoditas dagang, tapi urat nadi perekonomian rakyat. Ketika harganya terus diombang-ambingkan oleh mekanisme pasar global tanpa jaring pengaman yang kuat, yang paling pertama tercekik adalah rakyat kecil di akar rumput. Subsidi yang katanya tepat sasaran, faktanya di lapangan masih karut-marut," ujar Wildan dalam keterangannya kepada media.
Wildan menyoroti bahwa alih-alih menyelesaikan akar masalah seperti kebocoran distribusi dan tata kelola berdikari di sektor energi pemerintah justru sering kali mengambil jalan pintas yang membebankan defisit anggaran ke pundak masyarakat. Bagi PMII, akses terhadap energi yang terjangkau adalah hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi.
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi sistem pembatasan digital yang belakangan diterapkan. Menurutnya, digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur dan literasi di daerah-daerah pelosok justru menciptakan sekat baru berupa diskriminasi akses bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Di akhir pernyataannya, Wildan menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal isu ini dan tidak akan tinggal diam jika ruang hidup rakyat terus dipersempit oleh kebijakan yang kapitalistik.
"Kami di PMII tidak akan berhenti menyuarakan. Jika pemerintah hari ini menutup telinga dari jeritan lambung rakyat yang kosong akibat rantai efek kenaikan atau pembatasan BBM yang tidak adil, maka jangan salahkan jika jalanan kembali menjadi ruang dialog kami," pungkas Wildan.