Situasi ini mendesak perlunya intervensi pengawasan dari BPD dan pihak kecamatan/kabupaten untuk memastikan pembangunan kembali pada koridor hukum dan asas demokrasi yang menjamin hak-hak masyarakat.
Situasi ini mendesak perlunya intervensi pengawasan dari BPD dan pihak kecamatan/kabupaten untuk memastikan pembangunan kembali pada koridor hukum dan asas demokrasi yang menjamin hak-hak masyarakat.