Diduga Abaikan Kritik Warga, Perangkat Desa Maleber Terus Lanjutkan Pembangunan Koperasi

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR – Dugaan buruknya akuntabilitas dan transparansi di Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sedang diuji.

Sejumlah perangkat desa (perades) diduga terus melanjutkan pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih (GKMP) di lokasi sarana prasarana umum, meskipun mendapat kritik keras dari warga.

Ironisnya, untuk mempercepat proyek, satu unit excavator mini bahkan dikabarkan sudah dikerahkan ke lokasi pembangunan.

Situasi ini menyoroti minimnya prinsip keterbukaan aparatur desa sebagai pelayan publik. Kritik utama warga berpusat pada dua hal yaitu dugaan ketidaksesuaian rambu-rambu hukum pelaksanaan pembangunan, khususnya yang diduga menabrak SE Nomor 4 Tahun 2025 poin 2, serta etika pelayanan perades yang dinilai menurun dan tertutup.

Salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa keberatan telah berkali-kali diajukan, bahkan melalui media sosial dengan menandai akun Gubernur dan Bupati.

"Namun, kritik itu diduga diabaikan mentah-mentah. Pembangunan tetap berjalan tanpa ada klarifikasi resmi," ujarnya kepada media online nasional Journalnusantara.com, Rabu (3/12/2025).

Penolakan terhadap kritik ini diduga menjadi langkah mundur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Lebih lanjut dalam konteks demokrasi desa, tindakan perades yang melanjutkan pembangunan tanpa merespons kritik secara substantif berpotensi mengikis partisipasi dan kedaulatan warga.

"Apabila prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dikesampingkan, proses pembangunan tersebut akan berdiri di atas landasan ketidakpercayaan masyarakat," tambahnya.

Sementara pembangunan terus berlanjut, musyawarah yang digelar pada Jumat (28/11/2025) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di hadapan para RT dan RW justru diduga menampilkan pernyataan yang kontradiktif.

Salah satu anggota BPD, disebutkan sempat menyatakan bahwa sebenarnya ada tiga opsi lokasi untuk pembangunan, termasuk di jalan lingkar selatan yang hanya tanah milik desa, kemudian di bawah flyover yang memerlukan izin bupati.

Ia juga melanjutkan bahwa Lapangan Banteng dinilai sangat strategis karena berada di tengah kawasan penduduk. Namun, pernyataan yang disampaikan di forum musyawarah diduga sangat berbeda dengan komunikasi yang terjalin melalui media sosial.

Seseorang berinisial MIS secara skeptis mencurigai adanya strategi intrik dalam dinamika ini. "Dengan rasa skeptis, itu adalah sebuah strategi intrik semata untuk mengamankan diri pribadi, atau bahkan secara luas untuk menstabilisasikan kekacauan yang terjadi," katanya.

Dirinya mempertanyakan sikap pasif seluruh perangkat desa. "Saya tidak percaya terhadap omongan yang disampaikan terhadap BPD dan Kades ketika menyatakan tidak setuju, kenapa Kepala Desa malah mengizinkan pembangunan di sana, dan dari pihak semua perangkat desa juga diam," ucap MIS.