Journalnusanatara.com, Langkat – Rotasi jabatan Sekretaris Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjungpura, dari pejabat lama Khairunnisa, SPd, ke Abdul Rahmad menuai protes warga.
Pergantian ini dianggap tidak sesuai aturan dan kental dengan praktik nepotisme, karena Abdul Rahmad diketahui merupakan adik kandung Kepala Desa Tapak Kuda, Imran, SPd alias Ucok, yang saat ini tengah tersandung kasus hukum.
Masyarakat menilai pengangkatan Sekdes baru tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapak Kuda. Kondisi ini memicu perseteruan terbuka antara Kepala Desa Imran dengan Ketua BPD, Syaiful Bahri Hasibuan. Bahkan beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berisi ancaman dari pihak tak dikenal (OTK) kepada Ketua BPD.
Dalam pesan yang beredar, Ketua BPD dituding menggunakan ijazah palsu saat pencalonan. Syaiful Bahri ketika dikonfirmasi membantah tudingan tersebut dan menegaskan akan menempuh jalur hukum. Namun, ia juga menyebut ada pihak yang mencoba menggiring isu untuk melemahkan peran BPD dalam menyikapi persoalan ini.
Isu semakin panas setelah kabar vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terhadap Kepala Desa Imran di Pengadilan Tipikor Medan kembali mencuat.
Dugaan nepotisme dalam pengangkatan Abdul Rahmad sebagai Sekdes kian memperkeruh suasana. Sejumlah warga menilai langkah itu hanya untuk memperkuat kepentingan dinasti keluarga di pemerintahan desa.
“Ini fitnah keji yang diarahkan kepada Ketua BPD kami. Beliau orang jujur dan peduli dengan warga desa,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Meski demikian, bisik-bisik terkait dugaan ijazah palsu dan konflik kepentingan terus menjadi topik hangat di warung kopi hingga ke desa sekitar.
Situasi yang semakin memanas membuat warga mendesak pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka meminta Kadis PMD, Inspektorat, hingga Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, untuk segera menyelesaikan polemik yang terjadi di Desa Tapak Kuda.
“Kami minta Bupati mendengar aspirasi rakyat kecil. Kembalikan jabatan Sekdes kepada Khairunnisa seperti semula,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat berharap semua pihak menahan diri agar suasana desa kembali kondusif. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan desa demi menjaga kepercayaan rakyat.