Sekda Cianjur Siap Bertanggungjawab Bila Terjadi Politik Praktis di Tubuh Kampus Universitas Suryakancana

JournalNusantara.com - Para mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) datangi kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Mereka mempertanyakan dasar pengangkatan ketua yayasan baru yang merupakah Ketua DPC PDIP perjuangan Cianjur. Senin, (10/7/2023).

Menurut koordinator lapangan AMUB, Alief Irafan mengungkapkan bahwa tujuan aksi ini untuk mempertanyakan kepada Sekretaris Daerah Cecep Alamsyah selaku Ex. Officio terkait dasar pertimbangan pengangkatan ketua yayasan, menolak politisasi kampus serta tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Baca Juga: Lengkapi Surat Kendaraan Anda, Polres Cianjur Gelar Operasi Patuh Lodaya 2023

"Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu melakukan audiensi dengan Ex-officio Dewan pembina yayasan universitas Suryakancana Cianjur yaitu pak sekda kabupaten Cianjur. Dalam audiensi tersebut ada beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada pak sekda," ujar Alief.

"Ada beberapa pertanyaaan yang kami ajukan kepada Sekda yaitu terkait kualifikasi pemilihan ketua yayasan unsur dipilih dengan dasar apa?, Siapa yang akan menjamin jika ada politisasi di lingkungan Kampus Unsur?" Tuturnya. 

"Terkait kualifikasi pemilihan ketua yayasan, Pa Sekda menjelaskan bahwa kualifikasi nya dilihat dari beberapa aspek, dari sekian banyak nya calon pihak dewan pembina unsur mempertimbangkan bahwasanya ketua terpilih sekarang itu sebagai kaum muda yang dinilai progresif dan mampu memimpin Unsur, namun tanpa memberitahukan calon-calon yang mereka nilai siapa saja dan kompetensi nya seperti apa." Ungkap Alief.

Baca Juga: Dewan Pembina Yayasan Suryakancana Tegaskan Pengangkatan Kepengurusan Baru Tak Salahi Aturan

"Kami juga menanyakan siapa yang akan menjamin jika ada politisasi di lingkungan kampus Unsur? Sekda menjawab, Sekda sendiri yang akan bertanggung jawab jika terjadi unsur politis dalam bentuk apapun dilingkungan kampus, dengan bukti penandatanganan fakta integritas tertanggal 10 Juli 2023 diatas materai. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang menjadi tolak ukur berkembang tidak nya sebuah PT itu menjadi tugas kami selaku dewan pembina, pengurus yayasan dan rektor untuk meningkatkan mutu internal tersebut." Jelas Alief.

"Sekda juga menyampaikan bahwa dirinya menargetkan bahwa penegerian Unsur ini minimal 5 tahun. Padahal jelas jika melihat moratorium presiden tahun 2013 tentang perubahan PTS ke PTN itu belum jelas kapan akan di cabut nya. Sekda juga menyampaikan bahwa terkait rencana penurunan UKT akan di bahas kembali dengan beberapa pihak terkait seperti rektor dan stakeholder lainnya." Pungkasnya.

Baca Juga: Menghancurkan Pendidikan Berarti Menghancurkan Sebuah Negara

Pasca audiensi Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu langsung melakukan diskusi kembali dengan beberapa mahasiswa lainnya dan memberikan pemahaman hasil audiensi, namun tanggapan dan hasil dari pada diskusi tersebut mengkerucut dengan akan dilakukannya aksi demonstrasi karena dirasa publik pun harus mengetahui terkait hal hal tersebut.

Agar kedepannya sama-sama mengawal keberlangsungan yayasan universitas Suryakancana ini dan agar tertutup nya ruang ruang untuk mempolitisir kampus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.***