Kang Lepi Serap Aspirasi Warga, Tiga Isu Utama Jadi Prioritas

Journalnusantara.com, Cianjur — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menyelesaikan agenda reses masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.

Dalam kegiatan tersebut, ia menerima beragam aspirasi warga yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Kang Lepi, terdapat tiga isu utama yang paling menonjol dari hasil reses kali ini. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan data terbaru, sekitar 27 persen ruas jalan di Cianjur masih dalam kondisi rusak.

Situasi ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat distribusi hasil pertanian, hingga menurunkan aktivitas ekonomi lokal. Ia mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran untuk perbaikan jalan secara merata di seluruh wilayah.

Kedua, peningkatan infrastruktur pendidikan. Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencatat sekitar 950 ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas belajar-mengajar dan berpotensi menghambat pemerataan akses pendidikan.

Kang Lepi menekankan pentingnya langkah nyata berupa pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas rusak dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.

Ketiga, insentif guru ngaji dan bantuan pondok pesantren. Ia menilai kebijakan pengurangan penerima insentif hanya satu orang per desa dan satu orang per kecamatan sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2025 tidak adil, mengingat banyaknya guru ngaji yang berperan aktif di masyarakat.

Selain itu, ia mendorong agar bantuan sarana pesantren senilai Rp300 juta segera direalisasikan untuk peningkatan mutu pendidikan keagamaan.

Selain tiga isu tersebut, Kang Lepi juga menyinggung kebijakan PPPK paruh waktu. Ia meminta pemerintah daerah mencarikan formulasi yang lebih adil dan sesuai ketentuan hukum, sehingga aspirasi tenaga pendidik maupun tenaga teknis tetap terakomodasi tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka.