Gizi yang Dinanti, Krisis yang Mengintai: Realita Suram Program MBG di Cianjur

Journalnusantara.com, Cianjur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sejatinya membawa harapan besar bagi para orang tua dan pelajar di Kabupaten Cianjur.

Namun, di balik tujuannya yang mulia, implementasi program ini di lapangan justru dipenuhi beragam persoalan yang kian menutupi wajah aslinya. Dari masalah lingkungan hingga ketidakjelasan manajemen, MBG di Cianjur kini menjadi sorotan tajam.

Sejak awal, program ini dicanangkan sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak sekolah, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan kegagalan sistematis.

Salah satu masalah krusial adalah tidak berfungsinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di banyak dapur MBG. Limbah dibuang sembarangan, menimbulkan potensi pencemaran lingkungan yang serius.

Selain itu, praktik jual beli titik MBG kian memperkeruh keadaan. Dari 270 dapur yang dibangun, hanya sekitar 100 yang benar-benar beroperasi, sementara sisanya dikomersilkan.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola yang tidak transparan. Kualitas bahan dan menu makanan pun menjadi keluhan lain. Banyak menu yang disajikan tidak sesuai petunjuk teknis dan dianggap asal-asalan, memicu kekecewaan dari para wali murid.

Ketua Pemuda Peduli Integritas, M. Abdul Rohim Rijki, dalam sebuah wawancara menyampaikan kritik pedas.

"Program MBG ini lahir dari ide baik, tapi dalam pelaksanaannya banyak diselewengkan. Kita lihat ada jual beli titik, dominasi yayasan, relawan yang haknya diabaikan, sampai SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang seharusnya menjadi kepala satuan tiap dapur tidak diberi ruang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa perbaikan sistem, program ini hanya akan menjadi proyek kepentingan, bukan lagi soal gizi anak.

Rohim juga menyoroti nasib relawan yang kerap diabaikan, dengan gaji yang tidak seragam dan bahkan ada yang belum dibayar.

"Relawan adalah tulang punggung MBG. Kalau gaji mereka tidak jelas, itu bentuk ketidakadilan," tegasnya. Ia menambahkan, proses rekrutmen yang didasari nepotisme juga merusak profesionalitas.

Menanggapi keluhan masyarakat, ia berpesan, "Kalau orang tua murid bilang program ini tidak menunjang dan bahkan banyak yang keracunan, berarti ada kegagalan yang nyata. Pemerintah harus berani mengevaluasi, membuka transparansi, dan mengembalikan program ini ke rencana awal."

Dengan semua persoalan yang ada, masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengembalikan MBG pada tujuan utamanya, yaitu menghadirkan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah di Cianjur.