PKB Cianjur Inisiasi Dialog Pembangunan untuk Wujudkan Politik Substantif

Journalnusantara.com, Cianjur - Dalam wajah demokrasi lokal yang kerap terjebak dalam rutinitas prosedural dan simbolik, muncul satu inisiatif yang layak dicatat sebagai praktik politik substantif.

"Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cianjur menginisiasi sebuah Dialog Pembangunan bertema 'Menata Cianjur Kita'," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Journalnusantara.com, Sabtu (21/6/2025).

Forum terbuka ini lanjutnya, menyatukan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi swasta dalam membincangkan arah dan strategi pembangunan daerah secara kritis dan konstruktif.

"Dialog ini merupakan ruang artikulatif untuk mengonsolidasi problem, menyusun diagnosis sosial, dan merumuskan agenda kebijakan," jelas Lepi yang juga Wakil Ketua DPRD Cianjur.

Dalam pengantar dialog tersebut, ia menegaskan bahwa politik bukan sekadar instrumen perebutan kekuasaan, melainkan wasilah atau sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

"Realitas ini sejalan dengan pandangan Imam Ahmad ad-Daamizi dalam kitab al-Imāmah wa al-‘Uẓmā, bahwa kepemimpinan atau politik adalah wasilah, seperti halnya tujuan segala sarana adalah untuk menegakkan amar makruf dan nahi munkar, atau keadilan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Lepi juga menegaskan bahwa Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cianjur tidak sekadar menjadi artikulator aspirasi rakyat, tetapi juga bertanggung jawab sebagai laboratorium kebijakan publik.

"Politik, dalam konteks ini, dimaknai sebagai arena pengujian gagasan, sintesis berbagai kepentingan, dan pengembangan solusi-solusi kebijakan yang berbasis data dan kontekstual," bebernya.

Hal ini menurutnya, merupakan manifestasi nyata dari politik sebagai seni kemungkinan (the art of possibility), bukan hanya seni kompromi.

"Tahun 2024 telah menandai selesainya satu babak penting dalam demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu telah usai, kursi telah terisi, dan dinamika kontestasi politik telah menemukan penutupnya," jelasnya.

"Kini, yang dibutuhkan bukan lagi keberpihakan pada kepentingan partai atau kelompok, melainkan konsolidasi kolektif demi percepatan pembangunan," tegas Lepi.

Dalam kerangka ini, ia menyatakan, semua aktor politik, baik eksekutif (Pemerintah Daerah) maupun legislatif (DPRD), harus bergerak bersama menuju satu orientasi, yaitu mewujudkan keberpihakan melalui kebijakan pembangunan yang menyejahterakan.

"Sudah saatnya ruang-ruang politik beralih dari arus konflik menuju ruang dialog, dari persaingan menuju kolaborasi, dari retorika menuju kerja nyata," serunya.

"Paska kontestasi, politik tidak boleh lagi dipersempit dalam kerangka elektoral semata," imbuhnya, mengutip Prof. Miriam Budiardjo (1972) yang menyatakan, "politik sejatinya adalah proses menetapkan tujuan-tujuan bersama dan cara mencapainya melalui pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik."