Panen Memberi Berkah

Oleh: Entang Sastraatmja (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)

Panen Raya Musim Tanam Ok-Mar 2025 memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan panen raya sebelumnya. Kali ini, semangat panen raya didorong oleh tekad politik Pemerintah untuk menghentikan impor beras. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani sebesar 3 juta ton beras.

Langkah Pemerintah dalam menyetop impor beras bukan hanya untuk pencitraan semata. Pemerintah optimis bahwa produksi beras nasional akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan adanya kenaikan produksi beras pada awal 2025 yang melebihi periode yang sama di 2024. Estimasi produksi beras pada Januari 2025 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton, dan pada Februari 2025 bisa mencapai 2,08 juta ton.

Angka tersebut, bila dibandingkan dengan Januari dan Februari 2024 yang hanya 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton, menunjukkan surplus sebesar 1,02 juta ton. Dengan demikian, diperkirakan panen raya beras akan dimulai pada akhir Februari hingga Mei mendatang. Namun, hal ini sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca yang mendukung sektor pertanian.

Tantangan terbesar dalam meningkatkan produksi beras menuju swasembada sebenarnya bukan terletak pada teknik budidaya padi, melainkan pada faktor iklim dan cuaca. Sergapan El Nino dua tahun lalu diyakini sebagai penyebab anjloknya produksi beras nasional.

Namun, di luar faktor iklim ekstrim, Pemerintah telah berupaya memberi solusi terhadap berbagai masalah yang menghambat produksi beras. Salah satunya adalah penyediaan benih padi yang berkualitas. Pemerintah telah merevitalisasi proses pengadaan benih padi yang memudahkan petani mendapatkan bibit padi unggul yang dapat meningkatkan hasil produksi per hektarnya.

Selain itu, terkait dengan ketersediaan pupuk bagi petani, Pemerintah telah meningkatkan kuota pupuk bersubsidi menjadi dua kali lipat dari yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya, kuota pupuk bersubsidi hanya 4,7 juta ton, kini jumlahnya meningkat menjadi 9,55 juta ton. Pemerintah juga telah memotong saluran distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai menghambat penyaluran pupuk kepada petani.

Di bawah komando Menko Pangan, dalam hitungan hari, Pemerintah berhasil merumuskan regulasi baru di bidang kebijakan pupuk bersubsidi. Dalam regulasi baru tersebut, hanya ada tiga lembaga yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Distributor/Kios/Gapoktan. Deregulasi dan debirokratisasi ini diharapkan dapat merubah pola pikir menjadi "kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat".

Karena itu, PT Pupuk Indonesia telah mempersiapkan distribusi pupuk bersubsidi dengan sigap, agar pada awal Januari 2025, proses penyaluran pupuk bagi petani bisa segera dimulai. Beberapa persiapan yang telah dilakukan antara lain menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 1,4 juta ton pada akhir Desember 2024, yang akan disebar ke Gudang Produsen, Distributor, dan Kios di seluruh Indonesia. Dengan stok yang cukup, diharapkan tidak akan ada lagi keluhan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kesiapan lainnya adalah penandatanganan kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2025, yang sudah direalisasikan pada 24 Desember 2024 antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, sebagaimana diharapkan oleh Menko Pangan pada saat Rakor Bidang Pangan di Bandung.

Selain masalah benih dan pupuk, Pemerintah juga tengah melakukan perbaikan infrastruktur irigasi pertanian yang selama ini kurang tertangani dengan baik. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum memastikan, dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, mereka siap mendukung penuh target besar Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting dalam upaya peningkatan produksi beras, karena salah satu faktor yang mempengaruhi anjloknya produksi beras adalah kerusakan irigasi yang tidak berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, perbaikan irigasi dan pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), yang melibatkan peran serta masyarakat petani, sangat dibutuhkan.

PPSIP bertujuan untuk memanfaatkan air dalam bidang pertanian secara lebih efektif, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, hingga rehabilitasi jaringan irigasi.