Kepala Perhutani KPH Cianjur Tidak Hadiri Audiensi, APDA Jabar: Mengecewakan!

Journalnusantara.com, Cianjur - Kepuasan terhadap pelayanan Perhutani KPH Cianjur tampaknya semakin memudar, sebagaimana disampaikan oleh Pengurus Cabang APDA Jawa Barat Cianjur dalam audiensi yang berlangsung baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua APDA Cabang Cianjur, M. Abdul Rohim Rijki, SP, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Perhutani dalam pertemuan yang telah dijadwalkan sejak 22 November 2024.

Menurutnya, mereka merasa tidak dihargai karena Kepala Perhutani menyampaikan alasan tidak bisa hadir dengan alasan memiliki pekerjaan ganda di Perhutani Cianjur dan Sukabumi, namun ia menilai bahwa komunikasi yang buruk dalam hal ini seharusnya sudah disampaikan lebih awal, baik pada hari Jumat sebelumnya atau setidaknya pagi hari sebelum audiensi dimulai.

Ketidakhadiran ini pun disoroti karena hanya dihadiri oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (Kasi PPB) serta satu orang Danru, yang menurutnya tidak memiliki kapasitas atau kewenangan penuh untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan strategis yang diajukan oleh APDA.

"Respon yang diberikan oleh pihak Perhutani pun dinilai terlalu normatif dan tidak berbasis pada data konkret, sehingga tidak dapat menjawab masalah secara mendalam," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Journalnusantara.com, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, suasana semakin tegang saat Kasi PPB Perhutani menuduh Ketua Umum APDA Jawa Barat, Isman Moeslim, telah merekam percakapan tanpa izin. Tuduhan ini memicu reaksi keras dari Isman, yang merasa kecewa karena menurutnya jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada masalah jika pertemuan tersebut direkam.

Isman menyatakan bahwa pertemuan berikutnya akan melibatkan pengurus pusat APDA, dan tidak hanya akan melibatkan perwakilan daerah semata.

Bahkan, dalam kesempatan tersebut juga, Abdul Rohim menyatakan dengan tegas bahwa apabila pihak Perhutani tidak segera memperbaiki sikap dan pelayanan mereka, APDA Jabar akan melakukan demonstrasi untuk menunjukkan kepada publik bagaimana ketertutupan dan ketidakprofesionalan yang ditunjukkan oleh Perhutani.

Ia menambahkan bahwa pada pertemuan kali ini, mereka belum dapat membahas dampak secara rinci karena keterbatasan jumlah pihak yang hadir, yang dinilai tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan strategis.

"Kejadian ini menyoroti lemahnya koordinasi dan kurangnya profesionalisme dari pihak Perhutani dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya yang melibatkan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada kehidupan warga," ungkapnya penuh kecewa.

Untuk itu, pihaknya berharap pertemuan selanjutnya dapat melibatkan pihak-pihak yang kompeten, serta menyediakan transparansi yang lebih baik dalam setiap diskusi mengenai proyek-proyek yang melibatkan masyarakat.

"Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan publik dengan lebih jelas dan profesional. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani dengan serius, maka langkah-langkah lebih lanjut, termasuk demonstrasi atau tindakan lain, mungkin menjadi pilihan yang tidak terhindarkan," tandasnya.