Terkait Keterlambatan Pembayaran Pembangunan RTG, AMPUH Tekankan Vendor Tidak Membuat Gaduh dan Ikuti Proses Pencairan dari Pusat

JournalNusantara.com - Akibat 8 bulan belum dibayar, CV. Rebusa Karya  vendor pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) melayangkan surat komplain ke Kepala BPBD Kabupaten Cianjur.

Surat bernomor 10/EK/III/2024 tersebut cukup membuat heboh pasalnya berisi rencana pengalihan kembali korban yang mengisi rumah ke tenda sehingga membuat Yana Nurzaman Ketua Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (AMPUH) angkat bicara.

Baca Juga: Tuntut Pernyataan Resmi Dasar Penghentian Kasus OTT ASN, Novie Bule dan Yana AMPUH Datangi Bawaslu

"Para vendor atau kontraktor sebaiknya faham alur proses pencairan bantuan Dana Stimulan Gempa (DSG) yang sekarang lagi berproses di BNPB". Ujar Yana Nurzaman kepada JournalNusantara.com, Minggu (17/3/2024).

"Yang jelas kalau vendor kontraktor sampai melakukan hal seperti disampaikan disurat akan AMPUH lawan, jikalau perlu akan kami pidanakan." Tambah Yana.

Baca Juga: Potensi Indonesia Menjadi Kiblat Gerakan Spiritualitas Peradaban Dunia

"Mana naluri kemanusiaan mereka para kontraktor/vendor, warga sedang butuh rasa tenang, aman, dan damai terutama dlm menjalani ibadah puasa ramadhan.
Saya tahu persis pada saat rumah mau dibangunkan warga masyarakat sesungguhnya juga banyak yang menolak untuk dibangunkan oleh pihak III, warga yang gini kebanyakan korban dari transaksi jual beli SPR (Surat Pemesanan Rumah) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab." Jelasnya.

Baca Juga: Aspirasi Emak-emak Akan Kembali Menyerukan Hari Libur Nasional Untuk Resolusi PBB Tentang Anti Islamophobia Pada 15 Maret 2022 Bagi Indonesia

"Intinya mereka pihak III tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan resistensi dari warga ataupun dari kami, kalau mereka memaksakan diri, akan berhadapan kami." Tegas Yana.

"Kami berharap berkas permohonan pencairan sesegera mungkin diterima oleh Kementeriaan Keuangan, dan bantuan segera ditransfer ke rekening PPK DSP BNPB. Terkait proses pencairan bantuan itu kendali kebijakannya kan bukan ditangan Bupati, tetapi untuk mempercepat proses Bupati bisa melakukan langkah-langkah progresif berupa lobby ke Kementerian Keuangan agar ada percepatan proses transfer dana bantuan stimulan gempa dengan alasan kondisi kekinian warga yang masih mengungsi." Pungkasnya.***