Islam tidak pernah mengukur kepemimpinan dari atribut yang dikenakan seorang pemimpin. Ukurannya adalah amanah yang ditunaikan. Rasulullah SAW menempatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai inti kepemimpinan.
Dalam perspektif pemerintahan modern, prinsip tersebut sejalan dengan konsep good governance: akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas birokrasi, dan penegakan hukum.
Artinya, tidak ada pertentangan antara nilai Islam dan tata kelola pemerintahan modern. Keduanya justru saling menguatkan.
Karena itu, Cianjur tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mampu menampilkan kesalehan personal. Yang lebih dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengubah kesalehan menjadi kebijakan publik yang adil.
Kesalehan seorang pemimpin seharusnya tercermin dalam keberanian menolak penyalahgunaan kekuasaan, menghindari konflik kepentingan, menempatkan orang berdasarkan kompetensi, serta memastikan setiap rupiah APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Lebih jauh lagi, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memutus mata rantai budaya patronase. Jabatan publik tidak boleh dipersepsikan sebagai ruang untuk membalas jasa politik ataupun memperkuat jaringan kekuasaan.
Pemerintahan yang sehat dibangun di atas sistem merit, bukan kedekatan personal. Sebab ketika loyalitas kepada individu lebih dominan daripada loyalitas kepada aturan, maka profesionalisme birokrasi perlahan akan melemah.
Di sisi lain, pembangunan Cianjur juga memerlukan keberanian meninggalkan cara berpikir yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Masyarakat yang religius tidak berarti harus anti terhadap ilmu pengetahuan.
Tradisi harus dijaga sebagai identitas budaya, tetapi pengambilan kebijakan publik harus bertumpu pada data, riset, dan akal sehat. Keputusan pembangunan tidak boleh dikendalikan oleh mitos ataupun pertimbangan yang mengabaikan bukti empiris.
Akal sehat, bagaimanapun, bukanlah satu-satunya fondasi kepemimpinan. Rasionalitas harus dibimbing oleh moralitas. Sebab kecerdasan tanpa integritas hanya akan melahirkan penyimpangan yang lebih sistematis. Sebaliknya, moralitas tanpa kompetensi akan menghasilkan niat baik yang gagal diwujudkan dalam kebijakan yang efektif.
Cianjur membutuhkan pemimpin yang memadukan tiga kekuatan sekaligus: integritas moral, kapasitas intelektual, dan keberanian politik. Integritas menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Kapasitas memastikan setiap kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Sementara keberanian politik dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu populer.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak slogan yang pernah dibuat pemerintah. Mereka akan mengingat apakah angka kemiskinan berhasil ditekan, apakah kualitas pendidikan meningkat, apakah pelayanan publik menjadi lebih mudah, apakah birokrasi semakin bersih, dan apakah generasi muda memiliki harapan untuk membangun masa depan di tanah kelahirannya.
Jika semua itu terwujud, maka Gerbang Marhamah tidak lagi sekadar tulisan di pintu masuk kota. Ia menjelma menjadi budaya pemerintahan dan menjadi karakter masyarakat.
Tetapi apabila marhamah hanya berhenti sebagai simbol, sementara ketimpangan, kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya integritas masih menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat, maka sudah saatnya dilakukan refleksi bersama.