Karena itu, masyarakat patut mengapresiasi kerja para ASN, pengelola keuangan daerah, inspektorat, hingga pimpinan daerah yang berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Namun WTP Bukan Akhir Perjalanan
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa WTP bukanlah garis finis. Ada tiga pertanyaan besar yang justru harus mulai diajukan setelah WTP diperoleh.
Pertama, apakah anggaran sudah efektif?
Uang daerah bisa saja tercatat dengan rapi, tetapi belum tentu menghasilkan manfaat yang maksimal.
Misalnya, suatu program telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaporkan dengan benar, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat kecil.
Secara akuntansi mungkin baik. Namun secara kebijakan publik belum tentu berhasil. Karena itu ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya "uangnya ke mana", tetapi juga "hasilnya apa".
Kedua, apakah pelayanan publik membaik?
Masyarakat tidak merasakan laporan keuangan. Masyarakat merasakan pelayanan. Yang dirasakan warga adalah:
1. Jalan yang layak.
2. Pelayanan kesehatan yang cepat.
3. Sekolah yang berkualitas.
4. Lapangan pekerjaan yang tersedia.
5. Birokrasi yang tidak berbelit.
Jika WTP diperoleh tetapi pelayanan publik tidak mengalami perbaikan signifikan, maka masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Ketiga, apakah kesejahteraan masyarakat meningkat?
Tujuan akhir APBD bukan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan pemerintah diukur melalui outcome, bukan hanya output.
Output adalah program terlaksana. Outcome adalah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Inilah ukuran yang sesungguhnya.
Tantangan Cianjur ke Depan