Tulisan Saudara Ahmad Fahrur Rozi tentang sistem AHWA dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada dasarnya memuat gagasan politik organisasi yang cukup menarik, karena menyentuh titik sensitif antara demokrasi, otoritas ulama, dan konsolidasi kekuatan internal Nahdlatul Ulama.
Dari sudut pandang pengaruh politik, gagasan AHWA dapat dibaca sebagai upaya menggeser pola politik NU dari model kompetisi terbuka menuju model Demokrasi berbasis hikmah ulama”. Artinya, kekuatan politik dalam organisasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh mobilisasi suara dan kekuatan jaringan elektoral, tetapi lebih diarahkan pada legitimasi moral, keilmuan, dan otoritas kultural para ulama sepuh.
Dalam konteks politik organisasi modern, sistem ini memiliki dua dampak besar.
Pertama, dampak positifnya adalah potensi meredam polarisasi politik internal. Selama ini, pemilihan langsung dalam organisasi besar sering memunculkan fragmentasi kubu, kompetisi logistik, bahkan ketegangan pasca-muktamar. Dengan AHWA, proses politik bisa menjadi lebih teduh karena keputusan akhir berada di tangan forum ulama yang diposisikan sebagai “penjaga marwah jam’iyah”, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Secara politik, model ini juga dapat memperkuat sentralitas Rais Aam sebagai poros moral organisasi. NU akan kembali menegaskan identitasnya sebagai jam’iyah diniyah-ijtima’iyah yang berbasis kepemimpinan ulama, bukan semata organisasi massa dengan logika politik elektoral modern.
Kedua, dari sisi kritik politik, sistem AHWA juga berpotensi memunculkan persepsi elitisme apabila tidak dirancang secara transparan dan representatif. Sebagian kalangan mungkin melihat bahwa pemusatan keputusan pada forum terbatas dapat mengurangi partisipasi langsung muktamirin dan membuka ruang dominasi kelompok tertentu dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU.
Dalam teori politik modern, legitimasi kepemimpinan lahir bukan hanya dari kualitas tokoh, tetapi juga dari keterlibatan partisipatif anggota organisasi. Karena itu, tantangan terbesar AHWA adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara otoritas ulama dan prinsip keterwakilan demokratis warga nahdliyin.
Selain itu, secara sosiologis-politik, wacana AHWA juga dapat dibaca sebagai respon terhadap meningkatnya pengaruh pragmatisme politik dalam kontestasi organisasi. Ketika biaya politik semakin tinggi dan dinamika dukungan semakin keras, muncul kerinduan untuk mengembalikan NU pada tradisi musyawarah, tabarrukan kepada ulama, dan etika organisasi berbasis khidmah.
Namun keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas anggota AHWA itu sendiri. Jika forum AHWA benar-benar diisi tokoh-tokoh yang independen, alim, dan memiliki kewibawaan moral, maka sistem ini bisa menjadi instrumen pemersatu organisasi. Sebaliknya, apabila AHWA dipersepsikan hanya sebagai alat legitimasi kelompok tertentu, maka justru dapat memunculkan ketegangan politik baru di internal NU.
Karena itu, secara politik, gagasan AHWA sesungguhnya bukan sekadar soal teknis pemilihan Ketua Umum PBNU, tetapi menyangkut arah masa depan kultur politik NU: apakah tetap mempertahankan model demokrasi elektoral penuh, atau bergerak menuju demokrasi musyawarah berbasis otoritas ulama dan hikmah kolektif.
والله اعلم بالصواب
Bey Arifin
Pengurus IKAPETE Jombang