Oleh: Munawir Kamaluddin
Pertanyaan paling sunyi dalam sejarah bangsa ini bukanlah “siapa yang memimpin?”, melainkan “siapa yang sesungguhnya memiliki republik ini?”.
Pada suatu masa, kita dipaksa bertanya dalam lirih yang gemetar. Apakah demokrasi benar-benar masih hidup, ataukah ia hanya ritual yang dipentaskan setiap lima tahun. Disanjung dengan tepuk tangan, tetapi kehilangan ruh dan makna?
Gelisah itu lahir bukan dari keputusasaan, tetapi dari cinta yang terlalu besar pada tanah ini. Cinta yang membuat kita resah ketika melihat demokrasi berdiri seperti tubuh yang kehilangan jantung.
Seolah hidup, tetapi tidak berdenyut. Demokrasi perlahan menjadi nama tanpa makna, bangunan tanpa fondasi, dan janji tanpa pemenuhan.
Ia kehilangan cahaya bukan karena rakyat lemah, bukan karena bangsa ini kecil, tetapi karena kekuasaan diam-diam dipersempit menjadi milik segelintir orang.
Mereka yang tidak pernah dipilih rakyat, tetapi mengatur jalannya negara dari balik tirai. Di situlah oligarki tumbuh, tak bermahkota, tetapi memerintah, tak tampil di panggung, tetapi menguasai naskah.
Fenomena ini disinggung Al-Qur’an sebagai bentuk penghancuran terselubung:
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ
“Mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri.” (QS. al-Ḥasyr: 2)
Rasulullah SAW. menguatkan pesan itu dengan peringatan yang tajam:
إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
“Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran.” (HR. al-Bukhari).
Ketika jabatan diperjualbelikan, ketika suara rakyat diperlakukan sebagai komoditas, ketika hukum tunduk pada elit, maka sesungguhnya bukan demokrasi yang runtuh, tetapi martabat sebuah bangsa.