by M Rizal Fadillah
Dugaan geng Solo menjadi dalang kerusuhan akhir Agustus lalu semakin menguat. Merasa sukses tidak terlacak atau ditindak oleh Prabowo membuat mafia ini semakin maju ke depan. Bau kudeta sistematis tercium publik. TNI pro Solo dan Polri geng Solo bersekutu di bawah komando Joko Widodo. Berusaha meruntuhkan wibawa Prabowo demi penguatan Gibran cimplung putera Widodo.
Peperangan sedang disiapkan. Agenda Prabowo untuk membentuk Tim atau Komisi Reformasi Kepolisian mendapat perlawanan dengan didahului pembentukan Tim Transformasi Kepolisian oleh Kapolri Listyo Sigit. Apapun alasannya ini pembangkangan dengan "apel siaga" pasukan Listyo. Listyo takut di depak. Kill or to be killed, mungkin tekadnya. Tim Transformasi siap mengunci Tim Reformasi.
Saat Prabowo berbusa-busa pidato di PBB soal Palestina, di dalam negeri Kepolisian melakukan konsolidasi lebih dini. Membuat barikade pertahahan dan menyiapkan strategi penyerangan. Teringat menjelang G 30 S PKI tahun 1965. Hari-hari konsolidasi menuju tanggal 30 hari H percobaan kudeta. Tepat 60 tahun lalu terjadi prahara yang memilukan.
Tentu Listyo bukan Untung atau Tito bukan Aidit tetapi penting untuk waspada agar G 30 S PKI modus lain tidak terjadi. Prabowo ditantang untuk bersikap lebih tegas tidak plintat-plintut lagi. Tidak semata-mata Syafri Syamsudin membuat draft darurat militer jika tidak mencium adanya gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Operasi geng Solo patut dicurigai.
Prabowo jangan keasyikan dan bahagia mendapat tepuk tangan di mimbar pidato. Stop omon-omon. Abai atau lalai berarti kalah terkulai. Mantan Danjen Kopasus kok kaya tikus. Lari, sembunyi, lalu nyanyi-nyanyi. Negara jangan dijadikan mainan atau ajang besar diri. Xi Jinping tengah mengintip dan berstrategi. Indonesia empuk, katanya.
Pembentukan Tim Transformasi Listyo Sigit dengan komponen perwira tinggi Kepolisian dari sisi kepatuhan pada pemerintahan Prabowo adalah salah dan melawan. Semestinya Tim atau Komisi Reformasi Ahmad Dhofiri lebih dahulu dilengkapi dan bekerja. Internal Kepolisian membantu, bukan seperti ini, jelas Listyo membuat komando tandingan. Meski kamuflase untuk status dirinya hanya sebagai Pelindung.
TNI pro rakyat harus segera konsolidasi begitu juga dengan elemen masyarakat, khususnya umat Islam. Bukan waktunya berpangku tangan menghadapi kemungkinan reinkarnasi prahara 60 tahun lalu. Demokrasi harus dijaga jangan berubah menjadi oligarki atau polisikrasi. Pancasila mulai tereliminasi oleh bunga-bunga investasi, hutang luar negeri, dan toleransi pada korupsi.
Kapolri boleh membantah, tetapi publik yang muak dengan perilaku polisi yang santai dan aman menggilas manusia, menghilangkan nyawa, serta menguasai berbagai lini kekuasaan dan memperalat hukum, tidak akan diam selamanya.
Bacaan hari ini adalah bahwa pasukan Listyo Prabowo sedang melawan Presiden Prabowo Subiyanto.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 22 September 2025