Jakarta, 12 September 2024
Oleh: YUS DHARMAN, SH., MM., M.Kn
Advokat / Ketua Dewas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)
Saeculum Obscurum, secara metaforis menggambarkan periode dalam masyarakat yang ditandai dengan ketidakpastian, kekacauan, dan kemunduran.
Dalam sejarah abad ke-10, para Paus dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh keluarga aristokrat Romawi yang berkuasa dan korup, yaitu Theophylacti.
Masa ini juga dikenal sebagai Pornokrasi atau Pemerintahan Para Pelacur, dan dianggap sebagai salah satu titik terendah dalam sejarah Eropa.
Selama periode tersebut, banyak pencapaian ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya kuno hilang atau dilupakan. Akibatnya, masyarakat Eropa mengalami kemunduran dalam berbagai bidang.
Keluarga Theophylacti mengendalikan kekuasaan, termasuk pemilihan Paus. Syarat naik takhta bukanlah kesalehan, melainkan rekayasa politik dan patronase keluarga.
Para sejarawan kemudian menyebut masa itu sebagai zaman gelap karena merosotnya moral serta hilangnya wibawa kepausan.
Jika dibandingkan, kondisi ini memiliki kemiripan dengan keadaan Indonesia saat ini. Dinasti politik di Indonesia menunjukkan adanya keluarga tertentu yang menguasai jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dominasi ini lebih ditentukan oleh loyalitas politik daripada kompetensi.
Krisis kepercayaan publik juga melanda aparat penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Kasus korupsi, manipulasi hukum, hingga politisasi kekuasaan memperkuat persepsi adanya figur tidak resmi namun berpengaruh besar di balik struktur formal negara.
Meski berbeda konteks Eropa kala itu monarki religius sedangkan Indonesia republik demokratis pola yang muncul serupa.
Jika Saeculum Obscurum memicu reformasi gereja melalui gerakan Cluny dan Otto I, maka Indonesia berpotensi mengalami “reformasi baru” sebagai respons atas krisis legitimasi dan moral.
Refleksi utamanya: konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga atau kelompok kecil selalu menimbulkan kemerosotan moral, krisis legitimasi, serta perlawanan rakyat.
Indonesia bisa masuk ke “zaman gelap” bila membiarkan pola ini berlanjut. Jalan keluarnya adalah reformasi struktural sekaligus moral agar demokrasi tetap bernilai.