Transisi teknologi tidak boleh membuat publik kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, teknologi harus memperkuat keadilan dan efektivitas kerja penegakan hukum.
SOP penggunaan robot harus disiapkan dengan matang, menjamin hak warga, serta membatasi potensi penyalahgunaan. Polri tak cukup hanya mengatakan robot “akan membantu”. Masyarakat berhak tahu tujuan, skema kerja sama, dan anggaran secara transparan.
Inovasi akan selalu didukung jika berpihak pada efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas. Sebab meski disebut “uji coba”, ruang abu-abu antara institusi negara dan swasta tetap harus dikawal ketat.
Jangan sampai robot hanya menjadi pajangan teknologi tanpa manfaat nyata. Sudah waktunya publik dilibatkan dalam mengawasi arah transformasi teknologi di tubuh Polri.
Catatan Penulis:
Penulis adalah Sultan Patrakusumah VIII Trustee Guarantee Phoenix INA 18.