1.Menerima Hibah; Pemerintah daerah adalah penerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau pihak lain.
2.Menggunakan Dana Hibah; Dana hibah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan publik.
3.Mengelola Dana Hibah;
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
4.Meneruskan Hibah (jika ada); Hibah juga dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
5.Membuat Perjanjian Hibah ; Pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan Menteri Keuangan (atau pejabat yang ditunjuk) untuk mengikatkan kewajiban penggunaan dana hibah.
Persentase Dana Hibah 2-3 % dari APBD
Persentase dana hibah dari APBD bervariasi di setiap daerah dan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Namun, secara umum, dana hibah di Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, biasanya dianggarkan antara 2-3% dari total APBD.
Yang dimaksud Variasi Daerah adalah Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, sehingga persentase dana hibah dapat bervariasi. Beberapa daerah mungkin mengalokasikan persentase yang lebih tinggi karena memiliki sumber pendapatan yang lebih besar.
Adapun Faktor-faktor yang Mempengaruhi persentase dana hibah meliputi:
Pertama, Prioritas Pembangunan, Daerah mungkin memprioritaskan bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi alokasi dana hibah. Semakin banyak penerima hibah, semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan.
Kedua, Daerah membutuhkan dana hibah untuk mendukung kegiatan tertentu, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, atau kesehatan.
Ketiga, Dana hibah biasanya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti:
Kegiatan Keagamaan: Pemberian bantuan kepada masjid, pesantren, atau kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan Pendidikan: Bantuan kepada sekolah, mahasiswa, atau kegiatan pendidikan lainnya.
Kegiatan Sosial, Bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan kepada korban bencana atau program pemberdayaan masyarakat.
Keempat, Pendanaan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur daerah.
Penerima Hibah Daerah
Dana hibah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, bisa berasal dari berbagai sumber. Hibah daerah, misalnya, adalah pemberian dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah dengan tujuan tertentu yang diatur dalam perjanjian. Hibah juga dapat berasal dari lembaga keuangan, non-keuangan, atau perorangan.
Dalam Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota, juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi terkait hibah dan bantuan sosial, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan.