Menguji Keberanian Mengungkap Gurita Korupsi MBG

photo author
M Wawan, Journal Nusantara
- Selasa, 9 Juni 2026 | 15:57 WIB
Ilustrasi: Investor dapur MBG menggeruduk kantor BGN  (Info Indonesia / AI )
Ilustrasi: Investor dapur MBG menggeruduk kantor BGN (Info Indonesia / AI )

Jika benar terdapat puluhan nama yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka kasus ini tidak lagi semata-mata menjadi persoalan administratif. Ia telah memasuki wilayah yang menyangkut relasi kekuasaan, pengaruh politik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejarah mengajarkan bahwa korupsi besar jarang berdiri sendiri. Ia tumbuh melalui jaringan. Ia hidup karena ada pembiaran. Ia berkembang karena ada pihak-pihak yang memperoleh manfaat. Bahkan, sering kali korupsi tidak dilakukan secara terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk rekomendasi, tekanan halus, hubungan kedekatan, atau pengaruh yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Karena itu, apabila justice collaborator benar-benar memiliki informasi penting mengenai pola kerja jaringan tersebut, maka keberadaannya dapat menjadi pintu masuk yang sangat berharga bagi penegakan hukum. Namun pada saat yang sama, publik tentu berharap bahwa status tersebut tidak diberikan secara sembarangan. Justice collaborator harus benar-benar mampu menyajikan informasi yang signifikan, relevan, dan dapat diverifikasi.

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan salah satu fondasi utama kehidupan sosial dan pemerintahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Ayat ini mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan spiritual. Jabatan, kewenangan, serta anggaran publik pada hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Dalil lain yang jarang dikaitkan dengan isu korupsi namun sangat relevan adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 85, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan mengurangi hak orang lain. Ketika hak masyarakat dikurangi melalui penyalahgunaan kewenangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara administratif, melainkan juga rakyat secara nyata.

Rasulullah SAW bahkan memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai penyalahgunaan amanah jabatan melalui sebuah hadis riwayat Muslim. Ia bersabda, siapa yang kami tugaskan dalam suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari itu, maka itu merupakan pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat.

Menariknya, Nabi tidak menyebut harta yang besar. Ia menyebut sebuah jarum. Pesan moralnya sangat jelas bahwa ukuran pengkhianatan tidak ditentukan oleh besarnya nilai yang diambil, melainkan oleh rusaknya amanah yang dipercayakan.

Sementara itu, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah mengingatkan bahwa baiknya urusan rakyat bergantung pada baiknya para pemimpinnya, dan rusaknya urusan rakyat bergantung pada rusaknya para pemimpinnya. Ungkapan ini terasa sangat relevan dalam konteks saat ini. Sebab, keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi terutama oleh integritas orang-orang yang mengelolanya.

Oleh karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Penegakan hukum harus berjalan secara independen dan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan posisi, jabatan, atau kedekatan politik.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pengadaan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan program-program strategis nasional. Teknologi digital juga perlu dimanfaatkan untuk memastikan setiap proses dapat ditelusuri dan diawasi secara terbuka.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dijatuhi hukuman. Masyarakat menunggu lahirnya sistem yang lebih bersih dan lebih berintegritas. Sebab, yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya sejumlah anggaran negara, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi dan masa depan generasi bangsa.

Anak-anak Indonesia tetap membutuhkan makanan bergizi. Mereka tetap membutuhkan perhatian negara. Mereka tidak boleh menjadi korban dari keserakahan segelintir orang yang menyalahgunakan amanah.

Dan sejarah kelak tidak hanya mencatat siapa yang terlibat dalam skandal ini. Sejarah juga akan mencatat apakah bangsa ini memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan, membersihkan sistem, dan mengembalikan amanah kepada tujuan mulianya, yakni melayani rakyat dan menjaga masa depan generasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: M Wawan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Menguji Keberanian Mengungkap Gurita Korupsi MBG

Selasa, 9 Juni 2026 | 15:57 WIB

Mengetuk Pintu Malam yang Terkunci Dosa

Selasa, 9 Juni 2026 | 06:16 WIB

Estetika sebagai Basis Etika dan Kejayaan Bangsa

Selasa, 9 Juni 2026 | 06:10 WIB

Apa yang Harus Dilakukan Prabowo?

Senin, 8 Juni 2026 | 10:38 WIB

Democracy for Realists: Pelajaran bagi Indonesia

Minggu, 7 Juni 2026 | 07:56 WIB

Meruntuhkan Tembok Nepotisme

Jumat, 5 Juni 2026 | 13:15 WIB

Merajut Keadilan, Mengikis Kolusi

Jumat, 5 Juni 2026 | 13:12 WIB

Menghancurkan Benalu Korupsi

Jumat, 5 Juni 2026 | 13:02 WIB

Korupsi Musuh Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 | 17:49 WIB

Lima Sila sebagai Lima Luka

Senin, 1 Juni 2026 | 08:25 WIB

Refleksi Tentang Kesetaraan Gender

Sabtu, 30 Mei 2026 | 08:53 WIB
X