Belajar Demokrasi dari Lingkup RT: Pemilihan Adalah Hak dan Kebebasan Warga

Oleh: Agung Wibawanto

Bukan karena asal kampung saya, tapi ada banyak hal yang memang bisa dipetik dari kampung bernama Sambilawang, desa Demakan, kec Mojolaban, kab Sukoharjo - Jawa Tengah. Terkait dengan pelajaran politik kewargaan yang akan memilih Ketua RT periode 2024-2029.

Pilkate, atau Pemilihan Ketua RT, harus segera dilakukan karena tgl. 3 Agustus 2024, Ketua RT petahana sudah harus selesai masa jabatannya. Sebenarnya, dari 4 RT di wilayah RW 1 Sambilawang, hanya RT 4 yang mengadakan pilkate, sementara 3 RT lainnya tidak, alias "dikandangke" alias status quo.

Dengan alasan, menghemat anggaran. Setelah dicermati, sebenarnya bukan soal anggaran juga, melainkan animo dan budaya politik di ketiga RT tersebut dapat dikatakan rendah (jika tidak ingin disebut skeptis). Ternyata tidak hanya di tiga RT tersebut melainkan banyak pula di beberapa tempat sama tanpa pemilihan.

RT sesungguhnya memang bukan sebuah organisasi resmi. Dalam artian, tidak diatur dalam perundamg-undangan khususnya UU Desa dan UU Pokok Pemerintahan Daerah. Sistem pemerintahan di daerah hanya sampai di kepala desa dan perangkatnya (termasuk kepala dukuh/dusun atau bayan).

Sedangkan struktur RT/RW diatur kemudian dalam perda di masing-masing daerah. Ada daerah yang RT nya sangat aktif dan berperan, namun ada pula daerah yang bahkan tidak mengenal RT. Ketua RW atau pula kepala dukuh ataupun catok (sekdes) yang lebih banyak berperan ke bawah.

Jadi, RT sama dengan ormas, yang bisa ada bisa juga tidak ada (maka dikatakan tidak resmi). Demikian pula dalam sistem pemilihan ketua dan pengurusnya, sangat disesuaikan dengan tradisi ataupun kebiasaan masyarakat setempat. Ada yang cukup dimusyawarahkan, aklamasi, perwakilan pemilih, pemilihan langsung, ataupun tanpa pemilihan.

Di RT 4/RW 1 Sambilawang, Demakan, warga antusias menyelenggarakan pilkate (pemilihan ketua RT, Kamis, 1/3). Meski ditengarai adanya kehendak warga untuk tetap menghendaki ketua RT petahana agar bertahan untuk dua periode, namun dalam rapat RT diputuskan mengadakan pemilihan. Alasannya sederhana, agar lebih legitimate, itu pertama.

Kedua sebagai upaya pelajaran politik kepada generasi penerus serta ketiga, agar lebih guyup. Awalnya sangat tidak menyangka bahwa tingkat partisipasi bisa tinggi. Dari 87 jumlah warga pemilih, separuhnya saja yang datang menggunakan hak pilih, sudah sangat baik. Namun kehadiran warga pemilih mencapai 81 orang (dengan 1 surat suara tidak sah).

Itu artinya 90% lebih tingkat partisipasi pemilih bersedia datang menggunakan hak pilihnya. Diketahui, ada 4 kandidat ketua RT yang dipilih, yakni: (1) Purwanto meraih hasil 41 suara; (2) Sutopo: 9; (3) Supriyanto: 27, dan; (4) Joko Yulianto: 3. Dengan demikian, Purwanto sebagai petahana terpilih kembali untuk kali kedua.

Hasil ini menurut warga tidak terlalu mengagetkan, "Sudah ketebak, tapi kalau begini kan nyata sah," komentar seorang ibu yang antusias mengikuti sampai selesai penghitungan suara. Pendapat yang sama disampaikan mahasiswa KKN UNDIP yang kebetulan mengikuti proses pemilihan, "Kegiatan yang baik dan positif banget terutama buat anak-anak muda," timpalnya.

"RT dan pengurus RT memang selama ini hanya didominasi bapak-bapak saja. Sangat jarang kaum perempuan atau ibu-ibu juga anak-anak muda yang terlibat. Tapi di RT 4 ini semua warga yang sudah punya hak pilih ikut berperan. Keren sekali," ucap Wahyu, mahasiswa KKN UNDIP.

Tidak ada perselisihan sama sekali paska usai penghitungan suara. Seluruh kandidat saling berpelukan dan tampak gembira. Kandidat terpilih urutan 2, 3 dan 4, direkrut oleh Ketua RT terpilih dalam format pengurusan RT periode ke depan. Pilihan nyatanya tidak harus gontok-gontokan apalagi sampai berlanjut di luar panggung pilihan.