Journalnusantara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) bersama KLPD melakukan pembenahan pada 260 pelabuhan laut, enam pelabuhan udara, 462 badan usaha pelabuhan, 1200 Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tersus), 203 Pusat Logistik Berikat dan 1404 Kawasan berikat.
Melansir dari media sosial KPK, hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Webinar Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan di Gedung Juang KPK, Jakarta, hari Selasa (18/07/2023).
Firli juga menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola pelabuhan sangat penting dilakukan agar kepastian terhadap arus barang dan logistik tercukupi dan biaya logistik bisa dikendalikan.
“Untuk menghilangkan moral hazard terjadinya korupsi, StranasPK melibatkan 18 Kementerian/Lembaga dan 46 Pemerintah daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam webinar tersebut adalah Menteri @kemenkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris @PerekonomianRI Susiwijono Moegiarso, Direktur Utama @indonesiaport Arif Suhartono, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, Senior Trade Logistic Expert Hendry Sandee dan Senior Logistic Specialist dari @BankDunia Lamiaa Bennis.
Baca Juga: Menjaga Silaturrahim Umat
Menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, terdapat 3 fokus kegiatan dan 15 aksi yang dirumuskan serta dilakukan KPK. Fokus pertama adalah perizinan dan tata niaga, fokus kedua keuangan negara, fokus ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan menjadi aksi keempat pada fokus pertama KPK.
"Banyak hal yang telah dicapai sejak melakukan aksi reformasi tata kelola pelabuhan pada 2021 hingga saat ini. Diantaranya adalah penerapan pemeriksaan bersama antara Bea Cukai dan karantina dengan efisiensi cost 50%, 14 pelabuhan telah menerapkan fitur digitalisasi Nasional Logistics Ecosystem (NLE), pemangkasan gerakan barang untuk di pelabuhan laut dari 11 gerakan menjadi tiga gerakan dengan efisiensi cost 60%, untuk pelabuhan udara dari tujuh gerakan menjadi tiga gerakan dengan efisiensi cost 40%," katanya.
Dalam Webinar bertema Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia, diketahui skor Indonesia pada Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis Bank Dunia tahun ini, mengalami penurunan. Skor Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 pada 2018, menjadi peringkat 63 tahun 2023 , dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa hasil LPI dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah melakukan perbaikan.
“Saya mengharapkan ada transparansi dari penilaian LPI yang dilakukan World Bank. Dengan mengetahui kelemahan Indonesia dari survei tersebut, upaya perbaikan dapat kita lakukan,” ucapnya.
Baca Juga: Mengingatkan! Berikut Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Ia menyampaikan, di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapura adalah Malaysia (peringkat 31), diikuti Thailand (37), Philippina (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Kamboja (116), dan Lao PDR (82).
"Dari 8 negara ASEAN, hanya 3 negara yang naik peringkat dibandingkan periode sebelumnya (2018), yaitu Singapur naik 6 peringkat menjadi peringkat pertama, Philippina naik 13 peringkat dan Malaysia naik 10 peringkat," tukasnya.