Fenomena ini tidak hanya terjadi di ranah politik, tetapi terjadi juga di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan beragama.
Berdasarkan laporan hasil kajian Setara Institute, Jawa Timur disebut sebagai provinsi dengan tingkat pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berbudaya (KBB) paling banyak. Provinsi tersebut menggeser posisi Jawa Barat yang seringkali disebut sebagai provinsi yang intoleran.
Baca Juga: Bocah 9 Tahun Penderita Tumor Asal Sukanagara Cianjur Menghembuskan Nafas Terakhir di RSUD Sayang
"Menariknya, data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kasus yang paling banyak muncul adalah penolakan atas ceramah keagamaan (Islam) yang dilakukan oleh beberapa ustadz oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Penolakan ini terutama terjadi ketika ada penceramah-penceramah yang dianggap mengancam tradisi lokal atau praktik keagamaan tertentu yang biasa dijalankan oleh kelompok masyarakat muslim setempat," ujarnya.
Data ini menujukkan bahwa polarisasi di internal umat Islam sendiri masih terjadi, dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga kelompok keagamaan lainnya. Bahkan di media sosial pertentangan tersebut terlihat lebih sengit, yaitu adanya kontestasi otoritas keagamaan tradisional yang sudah mapan dengan otoritas-otoritas keagamaan baru.
Banyak kolom komentar pada ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz tertentu berisisi pertengkaran antara para pengikut yang berbeda pemahaman keagamaan.
Ironisnya, percekcokan seperti ini bukan hanya diikuti masyarakat umum, terkadang terjadi juga pada kelompok terpelajar, bahkan peneliti pun terlibat.
"Pada satu sisi, khususnya pada skala mikro kita bisa mengatakan bahwa konflik dan gesekan seperti itu wajar terjadi dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa jadi mengindikasikan tidak berjalannya institusi sosial yang ada di level masyarakat yang di antaranya dihidupkan oleh proses komunikasi yang berkesinambungan. Selain itu, pada spektrum lebih luas, kita juga perlu melihat secara seksama tentang kemungkinan adanya structural problem yang turut mempengaruhi munculnya masalah tersebut," paparnya.
Baca Juga: Waw, PPATK Sebut Ada Penarikan Sampai Ratusan Milyar dan Bantah Blokir Semua Rekening Al-Zaytun
Solusi Mengatasi Polarisasi di Masyarakat
Enjang menawarkan langkah yang dapat diupayakan untuk mengatasi adanya polarisasi yang masih terus terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu dengan membangun budaya komunikasi yang mempersatukan melalui dua langkah yang dapat diupayakan, untuk memelihara social bond di masyarakat sekaligus tidak mempolarisasi (polarizing), yaitu:
Pertama, praktik komunikasi dengan mengurangi orientasi dan tendensi komunikasi yang hanya ingin “mempengaruhi”, bahkan “mengalahkan” orang lain sekaligus memenangkan diri sendiri, yang memiliki akar pada tradisi komunikasi sebagai proses transmisi pesan, dan mengembangkan budaya atau praktik komunikasi yang lebih menyatukan, yang mampu menjaga integritas dan kohesivitas sosial yang ada di masyarakat, dengan praktik komunikasi sebagai suatu percakapan yang terus terbuka, dan perlu adanya kesediaan untuk mendengar dan memahami rekan komunikasi.
Kedua, menghindari budaya komunikasi yang bersifat narcissist- yang selalu berorientasi terhadap diri sendiri, yaitu conversational narcissism – sebuah kecenderungan untuk mengarahkan semua percakapan menjadi tentang diri sendiri dan tidak tertarik dengan apa yang orang lain katakan. Sebuah praktik komunikasi / percakapan yang bersifat individualis dan akan melunturkan kohesivitas sosial di masyarakat, bahkan melunturkan institusi-insitusi dan norma yang telah ada di masyarakat. *** (Disarikan dari berbagai sumber).