Berikutnya, tidak jelasnya arah pembangunan Kab. Cianjur bermakna bahwa selalu terdapat korelasi antara pemimpin dengan produk kebijakan. Pemimpin berkualitas sudah dipastikan akan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan strategis, aplikatif dan berdampak positif dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Namun sebaliknya, pemimpin yang tidak berkualitas dan hanya sibuk dengan pencitraan politik serta tidak memahami substansi permasalahan rakyatnya, diyakini akan mengalami kegagalan dan keterpurukan di masa akhir kepemimpinannya.
Baca Juga: Relawan Ganjar Pranowo Bagikan Hewan Kurban untuk Masyarakat di Ciamis
Pemerintahan kab. Cianjur terindikasi berpotensi mengalami ancaman keterpurukan dan kegagalan yang disebabkan rendahnya kualitas leadership kepala daerah. Meminjam pepatah lama, “Seribu kambing yang dipimpin seekor singa akan jauh lebih mulia, daripada seribu singa yang dipimpin oleh seekor kambing". Lagi-lagi kembali kepada kualitas kepemimpinan dan tingkat intelektualitas kepala daerah, dalam hal ini Bupati. Bupati yang terdidik pastilah memahami hakikat dari tujuan pendidikan, yakni memanusikan manusia, mengangkat derajat dari yang terendah menjadi tertinggi, dari kemunduran fokus pada kemajuan. Namun ketika Bupati acuh terhadap tegaknya ruh pendidikan sejati, ia akan menukarnya dengan kepentingan politik demi abadinya kekuasaan, minimal dapat diwariskan kepada anak keturunan serta handai taulan yang kerap menjadi "parasit" birokrasi yang ia pimpin.
Satu catatan yang harus dijadikan peringatan, kebijakan Bupati Cianjur terkait pengukuhan para fungsionaris Parpol menjadi calon Pengurus Organ Yayasan Pendidikan Unsur Cianjur adalah kesesatan logika, dan menjadi indikator lemahnya kualitas berfikir seorang Kepala Daerah. Karena, diduga terdapat upaya Politisasi Kampus oleh partai politik untuk kepentingan langgengnya hegemoni kekuasaan di Tatar Santri. Hal ini diperkuat oleh terbitnya Surat Undangan Bupati Cianjur dengan No: 180/5551-Huk/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang berisi tentang dilaksanakannya kegiatan pengukuhan Organ Yayasan Pendidikan Suryakancana Cianjur Masa Bakti 2023-2028.
Baca Juga: Stop Politisasi Kampus UNSUR Cianjur, Lawan Hegemoni Penguasa Tak Bermuka !
Konklusi dari tulisan sederhana ini adalah, mungkin saja terjadi 'logika falacy' dan abuse of power seorang Bupati Cianjur ketika memperlakukan UNSUR sebagai institusi Perguruan Tinggi dan dipaksa menjadi Parpol informal, atau dengan bahasa lain Yayasan Pendidkan bercitarasa Partai Politik. Karenanya tidaklah mengherankan jika indikator pendidikan dalam IPM di Kab. Cianjur selalu terpuruk dan terpuruk dari waktu ke waktu, karena Kepala Daerahnya memaksakan kepentingan politik pragmatis-parsial-temporal menginvasi ruang-ruang akademik yang idealis-objektif-universal. Selamatkan Unsur Cianjur dari cengkram hegemonik penguasa yang tidak memahami hakikat pendidikan.***
Penulis adalah Ketua Dewan Pembina KORNAS (Koordinator Nasional) Jokowi Jawa Barat dan Koord. Perguruan Tinggi KOMNASDIK (Komisi Nasional Pendidikan) Jawa Barat Periode 2020-2025.