"Kami mendorong mahasiswa untuk mengorganisir diskusi, kajian, dan advokasi kebijakan berbasis riset guna melawan segala bentuk penyimpangan birokrasi," seru Arip. Selain itu, ia menegaskan pentingnya menolak normalisasi korupsi dalam politik praktis, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif.
Arip menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika ada tekanan politik dari rakyat.
"Jika Presiden Prabowo gagal menegakkan janji reformasi birokrasi dan membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, maka mahasiswa akan turun ke jalan sebagai kekuatan moral yang tidak bisa dibungkam," pungkasnya.