Oleh: Agung Wibawanto
Saya sudah pernah menuliskan terkait perekonomian nasional di era Jokowi. Saah satu pandangan yang sampaikan adalah, di tengah kondisi krisis ekonomi, penghematan adalah pemasukan paling realistis. Hal ini sepertinya akan kembali saya sampaikan di era awal pemerintahan Pragib.
Namun kali ini ada catatan tambahannya, bahwa penghematan atau istilahnya efisiensi anggaran yang dimaksud haruslah rasional, logis dan tidak ambigu. Prabowo mengatakan dan sudah melakukan pemotongan anggaran di sana-sini di semua aspek lembaga kenegaraan hingga ke lembaga pemerintah daerah.
Bahkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN Tahap II, menurut pengakuan Menteri PU terpaksa harus diblokir. Masih belum jelas pengertian diblokir ini artinya sebatas tidak bisa transfer (gagal transfer)? Apakah bersifat sementara atau selamanya? Ataukah anggaran memang sudah tidak ada karena kebijakan efisiensi tadi?
Sebenarnya neraca keuangan kita menurut laporan Menkeu, Sri Mulyani, masih dikatakan normal. Namun ada program yang membutuhkan pengeluaran dana besar yakni Makan Bergizi Gratis. Entah apa yang menyebabkan presiden Prabowo seperti terlalu memaksakan program ini dijalankan? Selain membutuhkan dana besar juga impact nya tidak terlalu terlihat apa?
Sepanjang yang bisa dipahami, melalui program MBG, presiden berharap adanya perputaran uang terutama di daerah sehingga roda perekonomian berjalan. Syukur-syukur sekaligus bisa mengentaskan kemiskinan. Di era sebelumnya (presiden Jokowi), tujuannya sama, namun melalui pembangunan infrastruktur di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Jika Jokowi menggunakan dana pihak swasta (bisa utang ataupun kerjasama), sedangkan Prabowo menggunakan APBN full. Prabowo bisa jadi belajar dari pengalaman Jokowi. Bahwa rakyat tidak terlalu membutuhkan infrastruktur, melainkan pangan atau makanan. Makanya Prabowo lebih konsentrasi dalam penguatan pangan nasional (targetnya swasembada).
Selain MBG, Prabowo pun telah meminta Men BUMN untuk mengganti Dirut Bulog. Pada nantinya Bulog akan berada di bawah presiden langsung garis komandonya. Ini menunjukkan Prabowo serius menangani bidang pangan. Dalam rangka penguatan pangan juga diperkirakan membutuhkan dana yang tidak sedikit termasuk dalam menyediakan lahan dan mengelolanya.
Pendapatan dan penambahan kas negara awalnya sudah diupayakan melalui kebijakan peningkatan pajak (termasuk PPN yang sempat membuat heboh). Namun sepertinya masih belum terpenuhi setelah melalui kalkulasi. Sementara hutang negara semakin menumpuk. Diambil sebagai langkah terakhir efisiensi anggaran. Namun ada yang terlihat ambigu dalam pemilihan kebijakan tersebut.
Presiden diketahui membuka banyak pos kementerian yang seharusnya bisa disatukan untuk lebih mengejar efisiensi dan efektif kerja. Dengan banyak pos tersebut artinya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pos tersebut sangat besar. Katakan saja gaji plus tunjangan para menteri dan Wamen (ada yang lebih dari satu), setingkat menteri dan untuk lembaga negara lainnya. Ini justru pemborosan paling besar.
Publik tidak tahu bagaimana cara berpikir presiden dan menteri keuangannya? Pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, banyak lembaga yang melakukan efisiensi sendiri seperti pengurangan tenaga kerja (seperti TVRI dan RRI). Aneh kan? Di Pusat pos kementeriannya sangat gemuk tapi yang dibawah yang harus dipres.
Banyak pula program dan proyek yang harusnya sangat penting di daerah menjadi tertunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Danais DIY dipotong 1 T, padahal dana tersebut sudah disiapkan guna mendongkrak perekonomian lokal. Tidak heran Prabowo mengatakan ada 'Raja Kecil' yang menentang kebijakannya tersebut.
Tidak usah Raja Kecil yang menurutnya ada di birokrasi, publik pun tidak hanya merasa aneh tapi menentang jika efisiensi dilakukan ugal-ugalan sementara porsi istana 'makannya' sangat boros. Jadi, sebenarnya, komitmen efisiensi itu untuk siapa? Men PU bahkan menyindir "Untuk menyiapkan makan siang para menteri".