Journalnusantara.com, Jakarta - Sebagai Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I Pusat), Dedi Kurniawan merespon secara serius perihal Program Pemusnahan Hutan 20 Juta Ha yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan.
"Kami memandang bahwa Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan Era yang penuh dengan kebijakan kontroversial, terutama terkait kerusakan hutan yang semakin meluas dan program baru yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi," kata Dedi, Jumat (17/1/2025).
Pihaknya merasa perlu untuk memberikan rekomendasi yang serius dan konstruktif kepada Menteri Kehutanan terkait program ini yaitu ingin mengetahui dengan jelas lokasi dari 20 juta Ha lahan yang dimaksud. Apa saja jenis komoditas yang akan ditanam untuk mendukung ketahanan pangan dan energi?
"Lalu bagaimana regulasi yang mengatur program ini, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya? Hal-hal seperti studi kelayakan dan sumber pendanaan juga sangat perlu diperjelas, agar program ini tidak menjadi beban bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan di Jawa Barat, misalnya, ada sekitar satu juta hektar lahan kritis yang merupakan 30 persen dari luas hutan yang ada. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang akan diubah bukanlah kawasan hutan, tetapi lebih banyak merupakan area perkebunan dan tanah negara yang dikuasai pihak swasta.
"Oleh karena itu, kami menilai bahwa Program 20 Juta Ha ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menambah kerusakan terhadap ekosistem hutan yang sudah sangat rentan," imbuhnya.
Dirinya menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, bahwa hutan dibagi menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi, di mana setiap kegiatan di Hutan Produksi pun harus mengikuti prinsip-prinsip konservasi yang ketat.
"Kami juga menegaskan bahwa perkebunan yang ada saat ini sudah memiliki nilai ekologis yang sangat penting, terutama karena banyak kawasan perkebunan yang berdekatan dengan ekosistem huta," tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya dengan tegas menolak Program 20 Juta Ha untuk ketahanan pangan dan energi, karena dampaknya terhadap kerusakan alam yang lebih luas sangatlah besar. Pihaknya akan terus melaksanakan gerakan solidaritas, dan pada akhir bulan ini kami akan melakukan aksi di Jakarta untuk menyuarakan penolakan ini secara besar-besaran.
"Kami berharap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan," tandasnya.