BEM PTNU Cianjur Soroti Kejanggalan Program Pusat Peternakan Terpadu, Desak Evaluasi Total DPKHP

 Journalnusantara.com, Cianjur - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Daerah Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Jumat (7/8/2026).

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil observasi lapangan, telaah dokumen, serta audiensi yang telah dilakukan sebelumnya terkait pelaksanaan Program Pusat Peternakan Terpadu.

Dalam aksi tersebut, BEM PTNU Cianjur menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Di antaranya dugaan ketidaksesuaian pada pengadaan sapi perah dan ayam ras petelur, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai memiliki nilai anggaran tidak wajar dibanding kondisi di lapangan, hingga dugaan pelanggaran terhadap hak tenaga outsourcing yang menerima upah sekitar Rp1.600.000 per bulan, jauh di bawah UMK Kabupaten Cianjur Tahun 2026 sebesar Rp3.316.191.

BEM PTNU Cianjur menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut merupakan hasil observasi awal yang masih memerlukan pembuktian melalui audit dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tuntutan Aksi BEM PTNU Cianjur

1. Mendesak Bupati Cianjur melakukan evaluasi total terhadap DPKHP Kabupaten Cianjur.

2. Mendesak pencopotan dan penonaktifan sementara pegawai DPKHP yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan Program Pusat Peternakan Terpadu.

3. Mendesak DPKHP bertanggung jawab, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas buruknya pelaksanaan Program Pusat Peternakan Terpadu.

4. Mendesak DPKHP membuka seluruh dokumen Program Pusat Peternakan Terpadu secara transparan dan akuntabel.

5. Mendesak Aparat Penegak Hukum, Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan melakukan audit investigatif terhadap Program Pusat Peternakan Terpadu serta mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada publik.

Koordinator Daerah BEM PTNU Cianjur, Fauzi Rohmat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan memastikan adanya pertanggungjawaban dari DPKHP Kabupaten Cianjur.

BEM PTNU Cianjur Desa Evaluasi DPKHP (BEM PTNU for Journalnusantara )

"Kami tidak akan berhenti sampai persoalan ini benar-benar terang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana APBD digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. BEM PTNU Cianjur akan mengawal persoalan ini sampai tuntas."

Fauzi juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap DPKHP yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi mahasiswa.

"Kami sangat kecewa karena Kepala DPKHP tidak hadir menemui massa aksi. Padahal, sebagai penanggung jawab dinas, seharusnya beliau hadir memberikan penjelasan secara langsung kepada publik. Lebih dari itu, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang hadir juga tidak mampu memberikan jawaban yang konkret, komprehensif, serta didukung data dan dokumen atas berbagai temuan yang kami sampaikan. Hal tersebut semakin memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap DPKHP."