Investasi Asing Kuasai 82 Persen Realisasi Penanaman Modal Cianjur

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Arus penanaman modal di Kabupaten Cianjur terus mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Pemerintah Kabupaten Cianjur menilai tren positif ini lahir dari konsistensi pembenahan iklim investasi, mulai dari kemudahan perizinan, kepastian regulasi, hingga penyediaan kawasan industri yang kompetitif.

Berdasarkan data Pemkab Cianjur, realisasi investasi sepanjang 2025 menembus Rp3,57 triliun, di mana PMA menyumbang Rp3,10 triliun dari 44 perusahaan asing.

Tren ini berlanjut pada Semester I 2026 dengan total investasi Rp1,33 triliun, dan porsi PMA mencapai Rp1,09 triliun atau sekitar 82 persen dari keseluruhan modal yang masuk.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, S.T., menjelaskan bahwa tingginya daya tarik bagi investor asing ditopang oleh letak geografis Cianjur yang strategis di antara Jabodetabek dan Bandung Raya.

Jalur konektivitas ini diperkuat dengan kondisi 61 persen ruas jalan daerah yang berkualitas baik hingga 2025 guna memperlancar arus distribusi logistik dan industri.

Sektor perizinan turut mengalami transformasi melalui inovasi digital Siparigel dan program layanan Lampu Gentur untuk memangkas birokrasi.

Pemkab Cianjur juga memfasilitasi pendampingan konsultasi regulasi, penanganan kendala teknis, hingga kemitraan usaha agar kegiatan penanaman modal berjalan secara berkelanjutan.

Kepastian hukum investor dijamin lewat Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang pemberian insentif, Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2024, serta Perbup Nomor 69 Tahun 2025 yang mendelegasikan perizinan satu pintu ke DPMPTSP.

Kepastian tata ruang ini mendukung alokasi kawasan industri seluas 981 hektare di delapan kecamatan strategis.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang investasi terbesar pada Semester I 2026 dengan nilai Rp1,08 triliun.

Selain industri manufaktur, kesuburan tanah vulkanis Cianjur memicu peluang besar pada agribisnis dan pengolahan hasil pertanian langsung di lokasi produksi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan warga.