JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) memberikan sorotan kritis terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2027. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah rencana skema pembiayaan melalui pinjaman daerah senilai Rp150 miliar.
RBUC menilai wacana penarikan utang tersebut tidak sekadar dilihat dari aspek regulasi, melainkan kalkulasi atas dampak ekonomi yang dihasilkan bagi publik.
Pemerintah daerah dituntut untuk menguraikan secara transparan manfaat dari alokasi dana pinjaman tersebut agar tidak membebani fiskal daerah di masa mendatang.
Dalam hal ini RBUC menekankan pentingnya analisis keterbukaan anggaran guna memastikan setiap rupiah pinjaman dialokasikan ke sektor produktif, seperti percepatan infrastruktur pendukung distribusi ekonomi warga.
"Jika pembiayaan digunakan untuk infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, atau membuka akses investasi, maka pemerintah perlu menjelaskan dasar analisis tersebut secara terbuka kepada publik," demikian rilis resmi dari RBUC.
Selain isu pembiayaan, RBUC mencatat adanya perubahan struktur belanja modal yang diproyeksikan meningkat ketimbang tahun sebelumnya, disertai efisiensi pada belanja operasional. Langkah pergeseran fiskal ini dinilai positif sebagai sinyal awal efisiensi anggaran daerah.
Meski begitu, keberhasilan pergeseran struktur tersebut tetap bergantung pada penetapan prioritas pembangunan serta alat ukur kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat luas.
Sebagai bentuk pengawasan publik, RBUC kini tengah menyusun dokumen evaluasi fiskal komprehensif untuk membedah struktur pendapatan, risiko fiskal, hingga keselarasan alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik serta mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan memahami pentingnya transparansi dalam penyusunan APBD.