"Ketika sebagian besar program penanggulangan kemiskinan masih menggunakan indikator yang kabur dan tidak berkorelasi dengan target utama, publik secara sah dapat mempertanyakan keseriusan pemindaian dokumen anggaran sebelum disahkan," ungkapnya.
Kendati OPD bertindak sebagai penyusun teknis, Bupati memegang tanggung jawab tertinggi dalam memastikan setiap usulan program selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah.
Pada akhirnya, rapor dari BPKP ini harus dimaknai sebagai alarm keras bagi Bupati Cianjur untuk memperketat sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan di seluruh lini birokrasi.
Kegagalan dalam memperbaiki kualitas evaluasi ini tidak hanya berisiko mengulang kesalahan administratif dalam penyusunan indikator di masa mendatang.
Lebih jauh, kelonggaran pengawasan ini berpotensi menggagalkan esensi dari setiap rupiah uang rakyat di dalam APBD yang seharusnya bergerak efektif memutus rantai kemiskinan di daerah.