JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, memfasilitasi proses rekonsiliasi atas dinamika dualisme kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Cianjur.
Langkah ini diambil guna memastikan gerakan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut tidak terhambat oleh konflik internal organisasi.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam agenda audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (27/1/2026).
Perwakilan dari kedua kubu yang selama ini berselisih hadir untuk menyampaikan kondisi faktual gerakan koperasi sekaligus melaporkan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Dekopinda Cianjur.
Lepi Ali Firmansyah mengungkapkan, dualisme kepengurusan yang terjadi selama ini berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi. Jika dibiarkan, peran Dekopinda dalam membina koperasi-koperasi di Cianjur dipastikan tidak akan berjalan efektif.
"Koperasi adalah instrumen penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Karena itu, kepentingannya harus diletakkan di atas kepentingan kelompok," ujar Lepi dalam audiensi tersebut, Selasa (27/1/2026).
Jalan Tengah Rekonsiliasi
Dalam dialog yang berjalan konstruktif tersebut, Lepi mendorong adanya solusi objektif dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perbedaan melalui jalan rekonsiliasi.
Kesepakatan ini mencakup komitmen untuk:
1. Menjaga soliditas organisasi demi kepentingan gerakan koperasi di Cianjur.
2. Mengakhiri klaim sepihak dan fokus pada persatuan kepengurusan.
3. Mendukung pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) secara demokratis, tertib, dan bermartabat.
Lebih jauh Lepi berharap, pasca-rekonsiliasi ini Dekopinda Cianjur dapat kembali berfungsi optimal sebagai wadah konsolidasi.
Menurutnya, persatuan pengurus adalah syarat mutlak agar organisasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Cianjur.