JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR – Rencana pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih (KMP) di jantung ruang publik Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, memicu gelombang penolakan masif dari warga dan pedagang setempat.
Ketua KMP, Diki, diduga memaksakan rencana ini melalui musyawarah mufakat untuk mendirikan gedung di atas lahan sarana prasarana olahraga, satu-satunya ruang terbuka yang ada.
Rencana pembangunan yang akan dilakukan di Lapang Banteng, Kampung Babakan, RT 001/RW 003, pada Jumat (28/11/2025), ini mendapat tentangan keras.
Penolakan tersebut datang dari masyarakat umum, aktivis sosial, dan terutama para pedagang kecil yang khawatir mata pencaharian mereka akan terancam.
Kekhawatiran Hilangnya Ruang Publik dan Monopoli Ekonomi
Keresahan utama warga adalah hilangnya Lapang Banteng yang selama ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, olahraga, dan pertemuan. Seorang perwakilan warga menyampaikan, program ini diduga sebagai bentuk korporasi pemerintahan yang mengutamakan bisnis di atas kepentingan sosial.
"Kami merasa program ini adalah bentuk korporasi pemerintahan yang mengutamakan bisnis di atas kepentingan sosial. Kalau lapangan ini hilang, anak-anak kami mau main di mana?" ujar ibu-ibu perwakilan warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Haris, menyatakan bahwa lokasi yang akan dipakai saat ini berada pada lapangan voli dan diduga cocok untuk sementara waktu. Namun, ia juga mengemukakan adanya lokasi lain yang lebih baik, meskipun lahan tersebut diduga bermasalah secara kepemilikan.
Pedagang Menuding Persaingan Tidak Sehat
Penolakan paling vokal datang dari pedagang yang biasa beraktivitas di sekitar lokasi. Mereka menuding Koperasi "Merah Putih" sebagai upaya Pemerintah Desa untuk melakukan monopoli ekonomi.
"Kami ini sudah berjualan secara mandiri sejak bertahun-tahun. Kami mendengar koperasi ini akan menjual barang dengan harga murah. Ini bukan bantuan, ini namanya persaingan tidak sehat yang didukung pemerintah. Jelas ini akan mematikan warung dan lapak kami," tegas delegasi dari pedagang, diduga merujuk pada potensi kebijakan harga yang merugikan.
Warga dan pedagang merasa berat hati untuk menyetujui, terutama karena para pengambil keputusan diduga memilih lokasi sarana prasarana umum, meskipun tersedia opsi lain.
"Tentu itu jelas ada indikasi mematikan para pedagang kaki lima dan warung-warung," tegas perwakilan pedagang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Ketua KMP terkait tudingan memaksakan kehendak dan kekhawatiran masyarakat. Penolakan dari warga dan pedagang masih terus berlangsung.