Journalnusantara.com, Cianjur - Aliansi Masyarakat Desa Mekarsari (AMDM) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, pada Selasa (25/02/2025), menyusul laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan anggaran ketahanan pangan yang dikelola oleh pihak desa.
Asep Zenal Aripin, tokoh pemuda yang turut serta dalam aksi tersebut, menjelaskan bahwa kedatangannya ke kantor desa bertujuan untuk menindaklanjuti laporan terkait penyelewengan anggaran ketahanan pangan yang disinyalir terjadi.
"Kami mendapat laporan dan temuan langsung di lapangan bahwa anggaran ketahanan pangan tidak digunakan dengan semestinya, dan dana Karang Taruna juga dialokasikan tidak sesuai peruntukannya," ungkap Asep.
Menurut Asep, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, yang mengamanatkan agar setiap desa mengalokasikan paling sedikit 20% dari dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.
Namun, dalam hal ini Asep menegaskan bahwa di lapangan, anggaran ketahanan pangan di Desa Mekarsari justru tidak terealisasi dengan baik.
"Tidak ada dampak positif bagi masyarakat, dan dana Karang Taruna pun tidak dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang ada," tambahnya.
Ketegangan semakin meningkat saat audiensi dengan Kepala Desa Mekarsari, Teguh, yang justru menanggapi dengan cara yang tidak pantas.
"Alih-alih menyambut dengan baik, kepala desa malah menggertak dan menggebrak meja, tidak memberikan jawaban yang memadai atas pertanyaan kami," jelas Asep.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya dari AMDM berencana untuk melanjutkan aksi ini jika tuntutan mereka tidak direspon dengan serius.
"Kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat Desa Mekarsari, dan jika tidak ada respons positif, aksi lanjutan akan dilakukan," tutup Asep.