Independensi Polri: BEM PTNU Sumatera Selatan Dukung Ketegasan Kapolri Jaga Marwah Institusi

photo author
M Wawan, Journal Nusantara
- Senin, 2 Februari 2026 | 18:12 WIB
Koordinator Wilayah BEM PTNU Sumatera Selatan, Solihin
Koordinator Wilayah BEM PTNU Sumatera Selatan, Solihin

 

JOURNALNUSANTARA.COM, PALEMBANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Sumatera Selatan memberikan apresiasi atas komitmen Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam mempertahankan independensi korps Bhayangkara.

Sikap tegas Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga marwah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang netral dan profesional.

Koordinator Wilayah BEM PTNU Sumatera Selatan, Solihin, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan mandat konstitusional yang krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif tanpa terkooptasi kepentingan politik praktis.

Penempatan Polri di bawah kementerian justru dikhawatirkan akan memicu tumpang tindih kewenangan serta risiko intervensi kebijakan yang dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap keadilan di Indonesia.

Dalam pandangan mahasiswa, independensi kepolisian bukan sekadar urusan internal organisasi, melainkan pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan demokrasi.

Solihin menjelaskan bahwa keberadaan Polri di bawah struktur kementerian akan menciptakan kerentanan struktural, di mana aparat penegak hukum berpotensi terseret dalam pusaran kepentingan kelompok tertentu.

"Hal ini karena bertolak belakang dengan semangat reformasi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas," ungkapnya.

Oleh karena itu, BEM PTNU Sumatera Selatan memandang penolakan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI sebagai bentuk konsistensi kepemimpinan dalam menjaga tata kelola kelembagaan agar tetap berada pada koridor hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa Polri tetap menjadi milik seluruh rakyat, bukan alat bagi kementerian tertentu.

Lebih lanjut, BEM PTNU Sumatera Selatan menekankan pentingnya pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam mengkaji setiap wacana perubahan struktur lembaga negara yang bersifat fundamental.

Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal isu penegakan hukum ini demi menjamin terciptanya supremasi hukum yang tidak tebang pilih.

Sembari mendukung posisi Polri saat ini, BEM PTNU juga mendorong agar institusi kepolisian terus melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Harapannya, dengan terjaganya independensi ini, Polri dapat lebih fokus dalam memperkuat integritas kinerjanya sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial dan memperkokoh fondasi negara hukum bagi seluruh elemen bangsa.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M Wawan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X