JOURNALNUSANTARA.COM, PALEMBANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Sumatera Selatan memberikan apresiasi atas komitmen Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam mempertahankan independensi korps Bhayangkara.
Sikap tegas Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga marwah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang netral dan profesional.
Koordinator Wilayah BEM PTNU Sumatera Selatan, Solihin, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan mandat konstitusional yang krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif tanpa terkooptasi kepentingan politik praktis.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru dikhawatirkan akan memicu tumpang tindih kewenangan serta risiko intervensi kebijakan yang dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap keadilan di Indonesia.
Dalam pandangan mahasiswa, independensi kepolisian bukan sekadar urusan internal organisasi, melainkan pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan demokrasi.
Solihin menjelaskan bahwa keberadaan Polri di bawah struktur kementerian akan menciptakan kerentanan struktural, di mana aparat penegak hukum berpotensi terseret dalam pusaran kepentingan kelompok tertentu.
"Hal ini karena bertolak belakang dengan semangat reformasi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas," ungkapnya.
Oleh karena itu, BEM PTNU Sumatera Selatan memandang penolakan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI sebagai bentuk konsistensi kepemimpinan dalam menjaga tata kelola kelembagaan agar tetap berada pada koridor hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa Polri tetap menjadi milik seluruh rakyat, bukan alat bagi kementerian tertentu.
Lebih lanjut, BEM PTNU Sumatera Selatan menekankan pentingnya pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam mengkaji setiap wacana perubahan struktur lembaga negara yang bersifat fundamental.
Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal isu penegakan hukum ini demi menjamin terciptanya supremasi hukum yang tidak tebang pilih.
Sembari mendukung posisi Polri saat ini, BEM PTNU juga mendorong agar institusi kepolisian terus melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Harapannya, dengan terjaganya independensi ini, Polri dapat lebih fokus dalam memperkuat integritas kinerjanya sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial dan memperkokoh fondasi negara hukum bagi seluruh elemen bangsa.
Artikel Terkait
KNPI Tasikmalaya Dukung Polri Tetap di Bawah Kendali Presiden
Tagih Janji Kampanye Bupati, GP Ansor Cianjur Kembali Datangi Kemendagri
Revitalisasi Pendidikan: SMK Kesehatan Cianjur Terima Apresiasi Menteri
Muhammadiyah Cianjur Resmikan Klinik PKU, Wujud Komitmen Tingkatkan Akses Kesehatan
Mutiara Pagi: Syukur (Bagian 2107)
BEM PTNU Jawa Barat: Menjaga Independensi Polri dari Intervensi Politik dan Wacana Subordinasi Kementerian
Perkuat Generasi Muda, SPPG Desa Jamali dan Duta Anti Narkoba Jabar Gelar Edukasi Gizi Seimbang dan P4GN
Mutiara Pagi: Sifat Asli Manusia (Bagian 2108)
BEM PTNU Jatim: Independensi Polri Amanah Reformasi, Bukan Privilese
BEM PTNU Jateng: Menjaga Independensi Polri dari Pusaran Politik Praktis