Menggugat Transparansi PDAM: Ikhtiar Menuju Tata Kelola Air Bersih Cianjur yang Berkeadilan

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Keberadaan air bersih bukan sekadar komoditas, melainkan hak asasi yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Cianjur, tata kelola Perumdam (PDAM) Tirta Mukti kini menjadi sorotan tajam.

Melalui diskusi publik bertajuk "Menggugat Kebijakan Publik PDAM: Transparansi, APBD 2026, dan Era Baru Tata Kelola Air Bersih", para pemangku kepentingan berkumpul untuk membedah arah kebijakan pengelolaan sumber daya vital ini demi masa depan yang lebih baik.

Menuntut Keterbukaan dan Akuntabilitas

Diskusi yang diselenggarakan di LBH Cianjur pada Jumat, 19 Desember 2025 ini, menghadirkan panelis lintas sektor, mulai dari Pemkab hingga perwakilan legislatif dan praktisi hukum.

Fokus utamanya adalah transparansi. Seiring dengan penyusunan anggaran untuk tahun 2026, keterlibatan publik menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan teknis dan distribusi air yang merata.

Transparansi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga mengenai kejujuran dalam operasional BUMD. Masyarakat sebagai pelanggan sekaligus pemilik kedaulatan berhak mengetahui bagaimana efisiensi pengelolaan dilakukan dan sejauh mana kepatuhan hukum ditegakkan oleh manajemen perusahaan.

Menuju Era Baru Tata Kelola

Dalam hal ini era baru yang dicita-citakan oleh "Rumah Bersama Urang Cianjur" (RBUC) adalah sebuah ekosistem di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar utama.

Diskusi ini menekankan bahwa kritik konstruktif adalah bahan bakar bagi perbaikan kebijakan daerah. Tanpa pengawasan yang kritis dari forum-forum seperti ini, kebijakan publik berisiko menjadi eksklusif dan jauh dari kebutuhan riil warga di lapangan.

Melalui sinergi antara eksekutif, legislatif, dan aktivis hukum, diharapkan lahir sebuah cetak biru tata kelola air bersih yang transparan dan akuntabel.

"Harapannya, akses air bersih di Cianjur tidak lagi terkendala oleh masalah teknis klasik, melainkan dikelola dengan manajemen modern yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya," imbuh panitia.