Kualitas Makanan Balita Diragukan, Kepala SPPG Gasol Cianjur Angkat Bicara Soal Lontong Isi Ayam Diduga Basi

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Sebuah video amatir berdurasi 19 detik yang menampilkan lontong isi ayam diduga tidak layak konsumsi, yang diklaim sebagai bagian dari program Makanan Bergizi (MBG) untuk balita di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, memicu kehebohan di tengah masyarakat.

Peredaran video ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan warga, yang menilai pengawasan terhadap kualitas makanan untuk kelompok usia rentan seharusnya dilakukan secara sangat ketat.

Beberapa ibu penerima MBG misalnya yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan rasa takut untuk menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan, meskipun mereka memiliki kekhawatiran yang sama.

Menanggapi video yang beredar, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gasol, Aep Sefullah, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa lontong isi ayam dalam video tersebut bukanlah hasil masakan dari dapur SPPG mereka, melainkan dibeli dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra.

"Untuk lontong isi ayam itu kami membelinya dari UMKM," ujar Arif, dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (13/12/2025). Dia mengakui lontong atau buras termasuk dalam kategori MBG sebagai sumber karbohidrat, dan menyatakan tanggung jawab penuh atas kejadian ini.

Ia menambahkan bahwa ke depan, pihaknya akan lebih selektif dalam memilih produk serta melakukan evaluasi terhadap mitra yang ada. Pembagian MBG ini difokuskan untuk anak usia 2 tahun ke atas, sesuai data yang diterima dari para kader.

Lebih lanjut Arif juga menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap makanan yang dibagikan, namun ia mengakui adanya keterbatasan dalam memprediksi kondisi makanan.

"Kami sudah melakukan pengecekan, namun kejadian seperti ini memang sulit diprediksi," katanya, sambil memohon maaf kepada pihak yang dirugikan dan berjanji akan berupaya maksimal agar insiden serupa tidak terulang.

Hingga saat ini, Kepala Desa Gasol masih belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan tersebut meski telah dihubungi untuk dimintai tanggapan.

Sikap bungkam dari pihak pemerintah desa ini pun menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang menantikan klarifikasi atas isu yang sedang berkembang.