Oleh : Muhammad Ikhsanurrizqi (Ketua BEM PTNU Se-Nusantara)
Menjelang Muktamar ke-35, Nahdlatul Ulama kembali berdiri di sebuah persimpangan jalan. Sebuah persimpangan yang bukan sekadar menentukan siapa yang akan memimpin organisasi, tetapi lebih jauh menentukan ke mana arah perjalanan jam’iyah ini akan dibawa.
Di tengah hiruk-pikuk konsolidasi, dukungan, manuver, dan berbagai kepentingan yang mengiringi muktamar, ada satu pertanyaan yang patut direnungkan bersama: apakah NU sedang berjalan dengan basyiroh atau justru terjebak dalam bisyaroh?
Basyiroh adalah kejernihan mata batin; kemampuan membaca keadaan secara mendalam, melihat persoalan melampaui kepentingan sesaat, serta memahami tanda-tanda zaman dengan kebijaksanaan. Sementara bisyaroh adalah kabar gembira atau pemberian. Dalam konteks yang lebih kritis, bisyaroh dapat menjadi simbol dari politik transaksional ketika pilihan dan dukungan mulai diukur dengan keuntungan yang diterima.
Di sinilah letak persoalannya.
Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan basyiroh: ruang para ulama, kiai, kader, dan seluruh elemen NU untuk membaca perubahan zaman dengan jernih. Membicarakan masa depan pendidikan pesantren, ekonomi warga, kemandirian organisasi, transformasi digital, lingkungan, politik kebangsaan, hingga bagaimana NU tetap menjadi kekuatan moral di tengah perubahan dunia yang begitu cepat.
Jangan sampai muktamar justru kehilangan ruhnya karena terlalu sibuk menghitung siapa mendukung siapa, siapa mendapatkan apa, dan siapa berada di barisan mana.
Sebab NU bukan sekadar organisasi yang memperebutkan posisi. NU adalah rumah besar tempat jutaan umat menggantungkan harapan. Di dalamnya ada pesantren, madrasah, masjid, lembaga pendidikan, badan usaha, kader muda, ulama, dan masyarakat akar rumput yang setiap hari menghidupkan tradisi khidmah.
Karena itu, kepemimpinan NU tidak cukup hanya dibangun dari kalkulasi jumlah dukungan. Ia membutuhkan basyiroh—pandangan jauh ke depan, kedalaman spiritual, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kita tentu tidak sedang menuduh bahwa setiap dukungan adalah transaksi atau setiap bisyaroh adalah sesuatu yang buruk. Dalam tradisi pesantren, bisyaroh memiliki makna yang jauh lebih luhur. Namun ketika pemberian berubah menjadi alat untuk membeli loyalitas, ketika jabatan menjadi komoditas, dan ketika khidmah kehilangan keikhlasan karena digerakkan oleh kepentingan, maka di situlah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: masihkah kita sedang menjaga marwah NU?
Muktamar bukan pasar untuk memperjualbelikan masa depan organisasi.
Muktamar adalah forum tertinggi untuk mempertanggungjawabkan perjalanan NU sekaligus merumuskan arah masa depannya.
Maka menjelang Muktamar ke-35, barangkali yang perlu kita bangun bukan sekadar barisan pendukung, tetapi kesadaran kolektif. Bukan hanya siapa yang akan menjadi Rais Aam atau Ketua Umum, tetapi gagasan apa yang akan dibawa. Bukan sekadar siapa yang menang dalam kontestasi, tetapi apakah NU akan menjadi lebih kuat setelah kontestasi selesai.
Kita membutuhkan pemimpin yang mampu membaca zaman tanpa kehilangan akar tradisi. Pemimpin yang memahami bahwa NU memiliki warisan intelektual, spiritual, dan kebudayaan yang sangat besar. Pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah untuk memperluas kemaslahatan.