Journalnusantara.com - Pembagian masyarakat Jawa oleh Clifford Geertz dan peneliti Belanda ke dalam tiga golongan Santri, Abangan, dan Priyayi mengungkap sebuah kontradiksi sejarah yang menarik.
Santri adalah kelompok yang menjadikan Islam sebagai poros dan pedoman hidup; Abangan adalah Muslim kultural yang kepercayaannya bercampur tradisi lama, sering abai terhadap ritual formal; sementara Priyayi adalah kaum ningrat, birokrat, dan elit yang dekat dengan kekuasaan feodalistik dan kolonial.
Dalam skema sosial ini, yang paling mencolok adalah posisi perlawanan. Selama ratusan tahun penjajahan, dari Banten hingga Aceh, api perlawanan terhadap kolonialisme justru secara konsisten menyala dari surau dan pesantren.
Di Banten, Pesantren Caringin dan Anyer memimpin pemberontakan 1888.
Di Cianjur dan Sukabumi, Kiai Sanusi dari Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan gagah melawan Belanda.
Di Tasikmalaya, Kiai Zainal Musthafa dari Pesantren Sukamanah gugur menolak hormat kepada Hinomaru.
Di Jombang, Kiai Hasyim Asy’ari dari Tebuireng melahirkan Resolusi Jihad 1945, fatwa yang menjadi dasar mempertahankan kemerdekaan.
Semangat Pesantren Tegalrejo di Yogyakarta menjadi ruh perjuangan Pangeran Diponegoro.
Para santri, yang hidup tanpa gaji, tanpa perlindungan, dan tanpa membaca teori-teori Barat, justru paling memahami harga diri bangsa. Keberanian mereka lahir dari keyakinan teologis, membuat penjajah gentar karena santri tidak takut mati.
Sebaliknya, golongan Priyayi justru menjadi perpanjangan tangan penjajahan. Mereka disekolahkan di sekolah Belanda (HBS), diberi pangkat, dan digaji untuk menindas bangsanya sendiri.
Dari bupati hingga juru tulis, Priyayi menjadi alat pemerasan kolonial: memungut pajak, memaksa Tanam Paksa, dan mengkhianati rakyat. Ironisnya, merekalah yang dicap "berpendidikan", padahal pendidikan itu dibangun di atas penderitaan rakyat yang mereka khianati.
Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa kalangan Priyayi dan Abangan tidak sedikit yang membantu penjajah, bahkan ada yang bergabung dalam program kristenisasi, menolak persatuan Indonesia (seperti sebagian tokoh Budi Oetomo), atau menjadi mandor Romusha.
Yang lebih aneh, orang-orang Abangan yang miskin sering membela golongan Priyayi feodal ini. Kelak, setelah kemerdekaan, fenomena polarisasi ini berlanjut: kalangan Santri dan umat Islam mayoritas bergabung dalam Masyumi, sementara kalangan Abangan banyak yang bergabung dengan PKI, atau bersama Priyayi sekuler bergabung dalam PNI.
Pesantren, benteng moral bangsa, terbukti menjadi satu-satunya pilar yang teguh dalam perlawanan.