“Di bawah pemerintahan Jokowi, politik kepolisian terlalu dominan. Publik pun bisa melihat bahwa penegakan hukum melemah dan indeks demokrasi menurun. Ini bukan sekadar permasalahan sistem, tetapi juga karena peran Polri yang makin masuk ke ranah kelembagaan negara dan sektor sipil,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan kepolisian semakin kehilangan fungsinya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Alih-alih fokus melayani publik, Polri lebih banyak terlibat dalam kepentingan ekonomi dan politik.
“Kepolisian yang seharusnya menegakkan keadilan justru masuk ke ranah yang lebih kompleks. Akhirnya, mereka berada dalam konflik kepentingan: harus melindungi rakyat, tetapi di sisi lain juga menjaga kepentingan para konglomerat dan oligarki,” tambahnya.
Agung Wibawanto
(dari berbagai sumber)