Oleh : Nazlira Alhabsy
Ada bau busuk yang luar biasa menyengat dari koper besar “sirkus Pilpres 2024” mendatang.
Koper yang menyimpan tumpukan design dan siasat super canggih, ratusan kali lebih canggih dari siasat pesta demokrasi 2019.
Pada Pilpres 2019, siasat dibuat dadakan dan disantap panas-panas persis diujung perhitungan suara, namun diakhir pesta, nikmatnya dibagi rata secara berjamaah selama 5 tahun.
Baca Juga: Karena Kita Adalah Musafir
Agenda besar dalam siasat Pilpres 2024 esok adalah menyelamatkan Jokowi pasca purna jabatan sekaligus mengawal peralihan kekuasaan ke tangan rezim berikutnya, Ganjar-Mahfud.
Publik digiring sedemikian rupa dalam drama kolosal, seolah ada pengkhianatan, pergolakan dan pertarungan, Kubu Ganjar (PDIP) dengan Jokowi (Gerindra-Golkar-Demokrat-PSI).
Padahal drama kolosal itu sengaja di design untuk satu paket rangkaian kepentingan politik kekuasaan, yakni menyelamatkan rezim Jokowi saat ini dan mengukuhkan kembali kelanjutan estafet kekuasaan pada rezim berikutnya.
Scane Pertama, Jokowi diposisikan mendukung Prabowo dan ada Gibran disana agar menjadi sasaran tembak serangan kritik serta caci maki kubu Ganjar-Mahfud.
Dinasti Jokowi plus MK dijadikan bahan mengolah resep serta menu caci maki oleh kubu Ganjar, semata-mata agar Ganjar dan PDIP terlihat “on the track” pengawal Demokrasi dan sebagai lawan Jokowi.
Ini sesungguhnya siasat, PDIP yang merupakan Kubu Ganjar justru adalah motor perusak Demokrasi lewat tangan kekuasaan Jokowi. Untuk lepas tangan dari kekacauan tersebut, Kubu Ganjar diposisikan menjadi seteru Jokowi yang mengendorse Prabowo-Gibran. Namun ini lagu klasik, karena siapapun dari keduanya yang menang akan saling menyelamatkan satu sama lain, lalu kembali naik dalam satu perahu.
Baca Juga: Dahsyat...Dakwah Santri Melalui Shalawat Nariyah di Aula Anwar Musaddad UIN SGD Bandung
Scane Kedua, Mahfud dikondisikan tidak akan mundur dari Menkopolhukam, padahal UU Pemilu mensyaratkan wajib mundur dari jabatan. Tak mungkin seorang Mahfud, pakar hukum tata negara tak memahami aturan ini, pun begitu ia rela menggadaikan integritasnya untuk melakukan praktik politik tak beretika seperti ini.
Tapi ini lagi-lagi siasat, setelah menguasai MK lewat ipar Jokowi, PDIP sangat berkepentingan untuk menguasai peta ditengah pertarungan, itu sebab harus ada Menkopolhukam yang juga sebagai peserta Pilpres.
Bagaimana mungkin Pilpres bisa berlangsung jujur dan adil, jika peserta Pilpres sekaligus juga regulator dan koordinator dalam sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan.