Journalnusantara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pentingnya memiliki integritas. Karena hal tersebut menjadi modal awal gerakan anti korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang hadir sebagai narasumber dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk “Ukur Integritas Tekan Risiko Korupsi,” di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI @kemkominfo, pada hari Senin (10/07/2023).
Pahala menyampaikan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) jadi bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Yuk Vote Fani Nurul Fadillah, Top 25 Putri Hijab Jawa Barat 2023
“Melalui SPI, masyarakat diminta mengungkapkan pengalamannya menggunakan layanan publik dan praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam memperoleh layanan tersebut,” ujarnya dilansir dari media sosial KPK.
Ia mengatakan, KPK menggelar SPI dengan melibatkan 685 Internal KLPD, Eksternal KLPD (masyarakat, pengusaha, dan lainnya) dan Ekper/ahli (BPK, BPKP, Ombudsman, Jurnalis, dan lainnya).
"Serta menjadikan SPI sebagai alat ukur mengetahui gambaran kondisi integritas KLPD terkait, untuk kemudian dilakukan perbaikan kondisi tersebut dan diukur kembali tahun selanjutnya," beber Dia.
Pahala juga menyampaikan bahwa KPK melakukan blast WhatsApp dimulai pada 17 Juli kepada responden sekitar 3,5 juta pesan dan kembali ke sekitar 400.000 responden/sekitar 10%. Dari 10% responden yang terlibat, ternyata jumlah responden masyarakat tertinggal jauh.
“Jadi kami berpikir ini isunya, isu kerahasiaan. Kami tekankan bahwa kerahasiaan responden SPI ini dijamin KPK,” kata Pahala lebih lanjut.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan @kemenpanrbgoid Erwan Agus P menyebut pencegahan korupsi melibatkan dua hal penting, pertama perbaikan sistem agar jadi lebih baik, kedua adalah orang atau individu.
Baca Juga: Kafilah Cianjur Siap Ikuti MQK Tingkat Nasional di Jawa Timur
“Dua hal ini saling terkait. Saat individu baik, sistem berjalan baik, kalau sistemnya baik, individu yang menjalankannya juga ikut baik. Kalau bicara soal perbaikan sistem, ujungnya adalah tentang praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” terang Erwan.
Ia menegaskan, berdasarkan hasil SPI 2022, Indeks Integritas Nasional Indonesia 2022 mencapai 71,9 poin. Kondisi ini menggambarkan Indonesia masih rentan korupsi.
"Selain itu, KPK juga memperoleh data bahwa 1 dari 4 responden masyarakat pengguna layanan/vendor menyatakan pernah memberikan suap/ gratifikasi atau menjadi korban pungli," tambah Dia.